Namun realitanya, kata Subhan, ada juga paslon lain yang secara lapangan mendapatkan dukungan masif, tidak kalah dengan paslon yang menggunakan strategi kampanye lewat media atau pengaruh-pengaruh kekuasaan.
“Bisa lihat sendiri, masing-masing paslon ketika berkunjung ke setiap daerah. Masing-masing bisa sesuai dengan angka-angka yang bisa tergambar,” katanya.
Sementara itu, dalam survei terkait persepsi pemilih atas isu-isu strategis, isu politik dinasti ternyata menjadi catatan oleh 32,20 persen responden yang sebagian besar berpendidikan SMA ke atas, atau 65,63 persen.
Sedangkan terkait isu Putusan MK tentang batas usia capres/cawapres, terdapat 55,40 persen masyarakat tidak setuju terhadap putusan tersebut. Tentang netralitas Presiden, sebesar 86,70 persen responden berpendapat Presiden Jokowi seharusnya menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilpres 2024.
Terkait isu bantuan sosial atau bansos, ada 28,35 persen responden pernah menerima bansos, dan 71,65 persen tidak menerima. Dari responden yang pernah menerima bansos, 72,08 persen menyatakan bahwa bantuan yang diterima tidak mempengaruhi pilihan capres dan parpol.
Selain itu, 67,17 persen responden berpandangan bahwa bansos yang telah diberikan pemerintah tidak tepat sasaran.
Survei LKSP ini dilaksanakan 1-8 Januari 2023. Dilengkapi dengan FGD pakar (25 Januari 2024) untuk memvalidasi temuan, dengan sumber data berasal dari DPT pemilu 2024.
Penarikan sampel dilakukan secara acak menggunakan metode multi stage random sampling. Jumlah sampel sebanyak 2.185 responden dengan Margin of Error (MoE) 2,0 persen. Tingkat kepercayaan 95 persen dan control response rate 95 persen.❒
