Presiden Iran Masoud Pezeshkian memperingatkan setiap intervensi asing dalam konflik akan berbahaya, sekaligus membuka sinyal damai dengan syarat ketat kepada AS dan Israel.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengeluarkan peringatan keras kepada dunia internasional. Dalam pembicaraan telepon dengan Presiden Dewan Eropa Antónia Costa, 31 Maret 2026, ia menegaskan tidak ada ruang bagi campur tangan asing dalam konflik yang kini membakar kawasan.
“Setiap bentuk intervensi asing dengan alasan apa pun dalam perang dan kondisi regional saat ini akan membawa konsekuensi berbahaya,” tegas Pezeshkian, 31 Maret 2026.
Konflik ini bermula ketika AS dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran pada 28 Februari 2026, menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Sejak saat itu, eskalasi terus meningkat tanpa tanda-tanda mereda.
Hormuz Ditutup, Eropa Dikritik
Pezeshkian mengonfirmasi bahwa Selat Hormuz kini ditutup bagi kapal dan armada pihak yang ia sebut sebagai “agresor dan pendukungnya”. Langkah ini berdampak langsung pada pasar energi global — sekitar 20 persen lalu lintas minyak dan gas dunia biasanya melewati jalur strategis itu.
Ia juga mengkritik keras posisi Uni Eropa. Menurutnya, aksi militer AS dan Israel merupakan “kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap rakyat Iran” sekaligus pelanggaran nyata terhadap supremasi hukum internasional yang selama ini diklaim dijunjung Eropa.
“Uni Eropa seharusnya menyesuaikan kebijakan dan sikapnya berdasarkan hukum internasional,” desak Pezeshkian, dikutip CNN, 31 Maret 2026.
Sinyal Damai dengan Syarat Ketat
Di balik nada keras itu, Pezeshkian juga membuka pintu negosiasi. Ia menyatakan Iran memiliki kemauan untuk mengakhiri perang — asalkan ada jaminan bahwa agresi tidak akan terulang.
“Kami memiliki tekad yang diperlukan untuk mengakhiri konflik ini, asalkan kondisi yang diperlukan terpenuhi, terutama jaminan untuk mencegah pengulangan agresi,” kata Pezeshkian kepada Costa, dikutip Euronews.
Namun posisi Pezeshkian tak sepenuhnya bulat di dalam negeri. Analis Al Jazeera, Resul Serdar, menilai bahwa kendali strategis sepenuhnya berada di tangan IRGC, bukan presiden. “IRGC kini memegang kendali penuh, dan merekalah yang akan memutuskan,” kata Serdar.
