PORT-AU-PRINCE—Haiti rusuh. Rakyat yang ‘ditunggangi’ oleh geng bersenjata menuntut Perdana Menteri (PM) Ariel Henry mundur, setelah PM Henry ingin tetap berkuasa dengan meniadakan pemilihan umum (pemilu) di negara tersebut.
Pada Ahad (3/3/2024) lalu, Pemerintah Haiti mengumumkan keadaan darurat 72 jam setelah geng bersenjata menyerbu penjara di Port-au-Prince. Kerusuhan pecah setelah kelompok bersenjata menuntut agar PM Ariel Henry mundur. Kerusuhan masih berlangsung hingga Jumat (8/3/2024).
Melansir laporan Reuters, sedikitnya 12 orang tewas dan sekitar 3.700 narapidana melarikan diri dalam peristiwa pembobolan penjara yang berlangsung pada Ahad lalu.
Para pemimpin geng bersenjata yang diketuai Jimmy Cherisier mengaku bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut. Mereka menuntut PM Ariel Henry—yang sedang melakukan perjalanan ke luar negeri—mengundurkan diri.
Kelompok ini menguasai sekitar 80 persen wilayah Ibukota Haiti, Port-au-Prince. Pemerintah Haiti sendiri telah menyatakan memberlakukan jam malam sejak Ahad (3/3/2024) akhir pekan lalu, pukul 20:00 waktu setempat.
Empat hari sejak penetapan status tersebut, Kamis (7/3/2024), Haiti makin mencekam. Geng kriminal Jimmy Cherisier terus melakukan kericuhan dan menyabotase sejumlah fasilitas utama publik.
Pelabuhan utama Haiti terpaksa ditutup pada Kamis (7/3/2024), yang membuat PM Henry tak bisa pulang ke negaranya.
Geng bersenjata menargetkan untuk menguasai berbagai fasilitas penting di Ibukota, seperti bandara, kantor polisi, dan membobol penjara. Mereka masih terus menuntut agar Henry segera mengundurkan diri.
Caribbean Port Services, satu-satunya operator pelabuhan di Ibukota Haiti, Port-au-Prince, menyebut, tindakan sabotase dan vandalisme yang dilakukan gengster membuat mereka terpaksa menghentikan semua layanan.
Layanan kesehatan di negara tersebut juga hampir tumbang lantaran banyaknya rumah sakit yang tutup atau mengurangi layanan. Layanan kesehatan ‘kacau’ akibat kekurangan stok obat serta tak ada staf yang bekerja.
Pemerintah Haiti akhirnya memperpanjang status darurat selama satu bulan, yang berlaku di wilayah barat negara, termasuk Ibukota Port-au-Prince.
Kantor kemanusiaan PBB berharap kerusuhan segera berakhir agar bantuan medis masuk ke negara tersebut. Mereka melaporkan kurangnya darah, tempat tidur dan staff untuk merawat pasien yang terluka tembak.
Gengster kembali menargetkan polisi dengan membakar markas besar di Bas-Peu-de-Chose, sebuah lingkungan di Ibu Kota.
“Para petugas kepolisian lolos sebelum serangan itu terjadi. Serangan juga menghancurkan beberapa kendaraan polisi,” kata seorang polisi Haiti, Synapoha dikutip AFP.
Media Haiti melaporkan, sebelum serangan terkoordinasi terhadap penjara-penjara di Port-au-Prince pada Ahad (3/3/2024), kelompok geng bersenjata sengaja menyerang kantor polisi untuk mengalihkan fokus pihak berwenang dari penjara.
Sebagai informasi, dalam penjara yang diserbu itu ada anggota geng yang didakwa terlibat dalam pembunuhan Presiden Jovenel Moïse pada 2021 silam.
