PORT-AU-PRINCE—Kondisi Haiti makin mencekam. Kekerasan geng yang terjadi telah menjerumuskan negara ini dalam kekacauan baru selama sepekan terakhir. Di tengah kekacauan tersebut, Perdana Menteri (PM) Ariel Henry dilaporkan mengundurkan diri.
Sejak kerusuhan berlangsung selama lebih dari sepekan, layanan publik di negeri itu hancur. Banyak orang mengungsi. Mayat-mayat berserakan di jalanan.
PM Ariel Henry pun, yang berada di luar negeri sejak kerusuhan terjadi, mengumumkan pengunduran dirinya. Menurut dia, pengunduran diri tersebut merupakan, “pengorbanan yang terlalu besar untuk tanah air”.
“Pemerintahan yang saya pimpin tidak bisa tetap tidak peka terhadap situasi ini,” kata Henry, dalam pidatonya, dikutip dari AFP, Rabu (13/3/2024).
Sementara itu, salah satu tokoh politik Haiti mengatakan, “Pemerintahannya menyetujui pembentukan dewan transisi presiden dan bahwa dia akan mengundurkan diri ketika dewan tersebut dilantik,” pada AFP.
Henry, yang awalnya tidak mau mundur dari jabatannya dan tidak mau menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu), disebut sebagai sumber dari kekacauan di Haiti. Geng-geng bersenjata yang mengacau itu menuntut agar Henry mundur. sebelumnya. Karena tuntutan itu tak langsung mendapatkan respons, mereka melancarkan serangkaian serangan ke kantor polisi, penjara, dan infrastruktur lain, terutama infrastruktur pemerintahan.
Henry sendiri berkuasa di Haiti sejak peristiwa pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada tahun 2021. Haiti sendiri sebenarnya memang tak pernah melakukan Pemilu baru sejak 2016.
Kekerasan geng-geng bersenjata merupakan hal lama yang terjadi di Haiti dan sudah “menjadi tradisi”. Kondisi ini membuat Haiti menjadi negara termiskin di Belahan Barat dunia.
Ketika kerusuhan pecah, Henry diketahui sedang berada di Nairobi, Kenya, untuk melobi penempatan polisi multinasional yang dipimpin Kenya. AFP menyebut serangan geng-geng bersenjata dilakukan secara terkoordinasi untuk menyingkirkan Henry. Karena kondisi tersebut, Kenya pun membatalkan pengiriman polisi ke sana.
“Tanpa pemerintahan politik di Haiti, tidak ada jangkar yang bisa menjadi sandaran penempatan polisi,” kata Sekretaris Utama Urusan Luar Negeri Kenya Korir Sing’oei.
Namun dalam perkembangan terbaru Rabu ini, Kenya disebut telah mengambil langkah maju untuk mengirimkan polisi sebagai bagian dari misi internasional—yang sebagian besar didanai oleh Amerika Serikat (AS) dan Kanada—untuk memulihkan ketertiban di Haiti.
AS dikabarkan telah menyuarakan optimisme bahwa misi tersebut akan terus berjalan, apalagi setelah pemerintahan baru terbentuk di Haiti.
Meski demikian sejumlah pengamat menilai, menyingkirkan Henry dan mencari solusi politik saja tidak otomatis menyelesaikan krisis keamanan akut di Haiti. Negeri itu masih bisa terjerumus ke dalam “mimpi buruk terburuk” komunitas internasional, jika seorang pemimpin geng merebut istana presiden.
“Para pemimpin politik tanpa legitimasi dapat menyebabkan ketidakstabilan lebih lanjut,” ujar kepala staf dan penasihat senior di Wilson Center di Washington, Eddy Acevedo.
“Kepolisian nasional yang masih baru – yang dipandang oleh Amerika Serikat sebagai kunci stabilitas di masa depan – berpotensi meletakkan senjata jika pasukan tersebut merasa tidak mendapat dukungan yang kuat,” tambahnya.
Sementara itu, menurut Wakil Presiden Program Amerika Latin di Institut Perdamaian AS dan mantan diplomat AS, Leith Mines, transisi ini Haiti merupakan sebuah langkah besar dan tidak terduga. “Dan, sejujurnya, jika bukan karena krisis keamanan, hal ini (transisi pemerintahan) mungkin tidak akan terjadi,” ujar .
“Saya pikir hal ini membuka banyak kemungkinan baru, namun kemungkinan-kemungkinan tersebut masih harus dikelola dengan sangat hati-hati dan harus didukung secara tegas oleh komunitas internasional, khususnya AS,” ujarnya.◼︎
