Pemerintah mengerahkan 38.772 personel dan 34 pesawat. Di balik asap, 26 korporasi terafiliasi Malaysia juga terindikasi berada di konsesi yang terbakar.
Teguran datang dalam bahasa Jawa. Anggota Dewan Rakyat Malaysia, Kalam Salan, menyapa Presiden Prabowo Subianto dengan pripun kabare sebelum mengadukan asap karhutla, Rabu, 21 Oktober 2026.
Menurut The Star, Kalam mengeluhkan warga Malaysia yang batuk dan sesak napas. Ia juga menyinggung pekerja migran Indonesia di kebun Malaysia yang ikut terhenti bekerja.
Pemerintah tidak menepis keluhan itu. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono justru mengingatkan siapa yang lebih dulu menanggung asap.
“Yang paling pertama merasakannya adalah kita,” kata Sugiono di Jakarta Pusat, Kamis, 22 Oktober 2026, seperti dikutip detikcom. Ia tetap berterima kasih atas tawaran bantuan Malaysia.
Sugiono memastikan koordinasi berjalan lewat jalur diplomatik dan komunikasi langsung antarkepala negara. Secara teknis, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memimpin penanganan.
Pasukan Empat Kali Lipat
Klaim Sugiono bukan basa-basi. Warga Kalimantan menghirup asap jauh sebelum asap itu menyeberang ke Johor, dan negara mengerahkan kekuatan yang tidak kecil untuk memadamkannya.
Per Kamis, 22 Oktober, BNPB menerjunkan 38.772 personel gabungan ke Kalimantan. Jumlah itu melonjak hingga empat kali lipat dari pengerahan biasa, menurut ANTARA.
Dari udara, 34 pesawat dikerahkan, mulai dari helikopter pengebom air, pesawat patroli, hingga pesawat penyemai awan.
Operasi modifikasi cuaca juga terus berjalan. Pada 21 Oktober, tim menebar es kering dan garam masing-masing lima sorti di langit Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Hasilnya mulai terlihat di beberapa titik. Pada 21 September, titik panas berkepercayaan tinggi turun 844 titik dalam sehari, dari sekitar 1.532 menjadi 688, menurut Kementerian Sekretariat Negara.
Pekerjaan memang belum selesai. BNPB mencatat 11.202 hektare terbakar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Kalimantan Tengah menyumbang 7.938 hektare.
Jejak Korporasi Negeri Jiran
Penegakan hukum ikut berjalan. Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi kepada 26 perusahaan: lima izin dicabut, 13 izin dibekukan, dan delapan lainnya ditegur, menurut CNN Indonesia.
Lima konsesi yang izinnya dicabut pada 21 September itu seluas 92.464 hektare. Area yang terbakar di dalamnya mencapai 1.169 hektare.
Polisi mencatat 97 laporan yang melibatkan perusahaan dengan 46 tersangka, lima di antaranya korporasi. Konsul Jenderal RI di Johor Bahru menyebut 57 perusahaan di delapan provinsi siap ditindak.
Di titik inilah persoalan asap menjadi urusan bersama. WALHI memetakan 372 perusahaan yang konsesinya beririsan dengan titik api sepanjang Januari hingga 6 September 2026.
Dari jumlah itu, 52 perusahaan terafiliasi grup bisnis asing: 26 dengan Malaysia dan 26 dengan Singapura. WALHI menyebut nama Sime Darby, Genting, dan Kuala Lumpur Kepong.
WALHI mengingatkan, titik api di dalam konsesi belum otomatis membuktikan perusahaan itu pembakarnya. Pembuktian tetap membutuhkan pemeriksaan lapangan dan proses hukum.
Meski begitu, temuan itu mengubah arah perdebatan. Pemimpin oposisi Johor, Andrew Chen, bahkan meminta Indonesia membuka nama perusahaan terkait Malaysia yang diduga ikut menyumbang asap.
Di Johor, sekolah ditutup tiga kali sejak 8 Oktober, dan 30.648 kasus gangguan pernapasan tercatat sepanjang bulan ini. Penderitaan itu nyata di kedua sisi Selat Malaka.
Sugiono memilih jalan kerja sama, bukan saling tuding. Sebab, asap yang menyesakkan Johor sebagian bisa saja berasal dari kebun milik modal yang bermarkas di Kuala Lumpur.***
