Suriah dilanda turbolensi politik. Pada Ahad, 8 Desember 2024, pasukan oposisi setempat mengumumkan melalui siaran televisi jika mereka telah menggulingkan rezim pemerintahan Presiden Bashar al-Assad.
Mereka berhasil memasuki Damaskus dan mengeklaim telah melenyapkan dinasti keluarga Assad yang telah berkuasa selama 50 tahun di negara tersebut.
“Kami merayakan bersama rakyat Suriah berita tentang pembebasan tahanan kami dan pelepasan rantai mereka, serta pengumuman berakhirnya era ketidakadilan di penjara Sednaya,” kata perwakilan oposisi yang menamakan diri mereka Hayat Tahrir al-Sham itu, sebagaimana dilansir Reuters.
Pasukan oposisi mengklaim mereka memasuki ibu kota tanpa ada tanda-tanda pengerahan militer. Sementara itu, masih menyitat laporan Reuters, dua perwira militer Senior Suriah mengatakan jika Assad telah terbang meninggalkan Damaskus menuju tempat yang tak diketahui pada Ahad itu.
Setelah beberapa waktu relatif tenang, situasi di Suriah kembali memanas sejak 27 November 2024 lalu. Pasukan oposisi, yang menentang rezim Assad, terus melancarkan serangan besar-besaran di daerah pedesaan sebelah barat Aleppo.
Dari agresi tersebut, pasukan pemberontak berhasil merebut beberapa kota besar, hingga akhirnya berhasil mencapai ibukota Damaskus pada Ahad, 8 Desember 2024. Kekuatan mereka disokong oleh sejumlah tentara pemerintah yang membelot.
Keberhasilan pasukan oposisi—yang oleh pemerintah Suriah disebut pemberontak—menggulingkan rezim Assad setelah bertahun-tahun berperang itu menandai berakhirnya 13 tahun konflik berdarah yang telah menghancurkan banyak bagian dari Suriah.
Komandan kelompok oposisi Hayat Tahrir al-Sham, Abu Mohammed al-Julani, mengatakan bahwa semua lembaga negara Suriah akan tetap berada di bawah pengawasan perdana menteri al-Assad, Mohammad Ghazi al-Jalali, hingga diserahkan secara resmi kepada kelompoknya. Pengumuman tersebut disampaikan beberapa jam setelah kelompok oposisi itu merebut beberapa kota dalam sebuah “serangan kilat”.
Sementara itu Perdana Menteri Suriah, Mohammad Ghazi al-Jalali, mengatakan jika pemerintah siap menyerahkan pemerintahan kepada oposisi.
“Saya berada di rumah dan tidak keluar, dan ini karena saya adalah bagian dari negara ini,” kata al-Jalili, dalam sebuah pernyataan video.
Ia mengatakan akan pergi ke kantornya untuk melanjutkan pekerjaan pada Senin pagi, 9 Desember 2024, dan meminta agar warga Suriah tidak merusak fasilitas umum.
Pada saat yang sama, Abu Mohamed al-Julani, telah memerintahkan pasukan oposisi untuk tidak menyerang lembaga dan layanan publik mana pun.
Hayat Tahrir al-Sham merupakan kelompok oposisi yang dulunya terafiliasi dengan al-Qaeda. Dalam upayanya merebut kekuasaan Suriah, mereka selalu menyampaikan seruan kepada pasukan yang masih setia kepada pemerintahan Assad di Homs, agar mereka membelot.
Pada Sabtu pagi, 7 Desember 2024, kelompok opsisi itu menyatakan telah merebut Kota Daraa di wilayah selatan, yang berbatasan dengan Yordania. Sebelumnya, mereka mencapai kesepakatan untuk memberikan jalan aman bagi pejabat militer untuk menarik pasukan ke ibu kota Suriah, Damaskus, dengan tertib.
Kelompok oposisi Suriah telah menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Bashar al-Assad—yang berkuasa selama 24 tahun—telah berakhir. Mereka juga menyatakan semua tahanan yang dipenjarakan rezim Assad akan dibebaskan dari fasilitas penjara besar di Damaskus.
Terkait situasi Suriah ini, Al-Jazeera melaporkan, negara-negara Timur Tengah dan beberapa rekanan Suriah, seperti Qatar, Arab Saudi, Yordania, Mesir, Irak, Iran, Turki dan Rusia mengeluarkan pernyataan bersama malam sebelumnya, yang menggambarkan krisis Suriah sebagai “perkembangan berbahaya”.
Indonesia Berkomitmen Dukung Proses Transisi Damai di Suriah
Sementara itu, Pemerintah Indonesia menyatakan prihatin atas situasi yang terjadi di Suriah, setelah jatuhnya Presiden Bashar al-Assad.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, menyatakan terus memantau perkembangan yang terjadi di Suriah. Indonesia sangat khawatir dengan dampak yang ditimbulkan krisis ini, terutama terhadap stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah, serta kondisi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan di kawasan tersebut.
Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis di Suriah adalah melakukan transisi politik yang damai, inklusif, dan demokratis. Transisi harus mengutamakan keselamatan rakyat Suriah serta menjaga kedaulatan negara tersebut.
Indonesia juga menekankan bahwa penting bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut untuk mematuhi hukum internasional yang melindungi warga sipil.
“Kami mendesak agar semua pihak melindungi warga sipil dan mematuhi hukum internasional yang ada,” demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia, dikutip dari Anadolu Ajansi pada Senin, 9 Desember 2024.
Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung proses perdamaian di Suriah. Pemerintah Indonesia juga menyerukan kepada negara-negara lain dan komunitas internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Suriah yang telah lama menderita akibat perang.***
