Prabowo perintahkan sinkronisasi kurikulum dan kebutuhan tenaga kerja dalam negeri maupun luar negeri.
Pemerintah tengah menyiapkan strategi besar untuk menyambungkan dunia pendidikan dengan dunia kerja. Langkah ini disebut sebagai kunci untuk memutus rantai kemiskinan lewat peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Bagaimana kita me-matching-kan antara supply side di sektor pendidikan dengan demand side di sektor tenaga kerja, baik di dalam maupun luar negeri,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (5/11).
Menurutnya, penguatan pendidikan vokasi menjadi langkah utama dalam strategi ini. Pemerintah ingin memastikan lulusan sekolah vokasi dan universitas memiliki keterampilan teknis sekaligus kemampuan bahasa dan pemahaman budaya yang dibutuhkan pasar kerja global.
“Ini dilakukan secara sinergis, melibatkan banyak kementerian. Fokusnya bukan hanya dari sisi pendidikan, tapi juga sisi permintaan tenaga kerja,” jelasnya.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan pendidikan akan menjadi senjata utama pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.
“Kita akan memperbanyak pelatihan vokasi agar alumni SMA dan SMK bisa lebih cepat terserap pasar kerja,” katanya.
Cak Imin menambahkan, pemerintah akan melibatkan balai pelatihan kerja negeri maupun swasta untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Presiden, kata dia, juga telah memerintahkan revitalisasi sekolah-sekolah vokasi agar kurikulumnya berorientasi pada kebutuhan industri dan dunia kerja.
“Pak Presiden memberi keleluasaan penggunaan anggaran untuk meningkatkan kapasitas pendidikan vokasi dan formal,” ujarnya.
Selain itu, Prabowo juga menginginkan kemampuan bahasa menjadi prioritas. “Selain bahasa Indonesia, bahasa asing seperti Inggris dan Arab diminta menjadi kewajiban di sekolah-sekolah,” tutur Cak Imin.***
