Dalam situasi itulah keputusan menaikkan BBM nonsubsidi diambil—dan dikemas sebagai “respons pasar.”
Mekanisme Pasar atau Redistribusi Beban?
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pernah menjelaskan dengan ringkas: “Yang bisa dijamin pemerintah adalah harga subsidi. Dan itu formulasinya sudah jelas di Peraturan Menteri ESDM 2022.”
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun pun menyebut penyesuaian ini dipengaruhi dinamika harga pasar global serta kondisi geopolitik. Sebuah penjelasan yang secara teknis tidak salah, tapi tidak sepenuhnya lengkap.
Yang jarang disorot adalah, kenaikan BBM nonsubsidi sejatinya adalah mekanisme redistribusi beban fiskal.
Dengan menaikkan harga BBM nonsubsidi, pemerintah mengurangi jumlah kompensasi yang harus dibayarkan kepada Pertamina. Beban yang seharusnya ditanggung pemerintah secara bertahap dialihkan ke konsumen.
Pengamat energi dari ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, membaca ini dengan tepat: kondisi saat ini mencerminkan pergeseran beban subsidi dari negara ke badan usaha. “Secara ideal subsidi adalah tanggung jawab negara,” katanya kepada wartawan, beberapa waktu lalu.
Tapi, dalam kondisi fiskal yang tertekan, Pertamina kerap menjadi bantalan yang tidak transparan. Mereka menanggung selisih harga yang belum dibayar penuh oleh pemerintah melalui mekanisme kompensasi 70 persen sesuai PMK No. 73 Tahun 2025.
Pertamax Ditahan: Kalkulasi Politik di Balik “Kebijakan Baik Hati”
Di tengah badai kenaikan, ada satu anomali mencolok: Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green 95 tidak bergerak. Harganya tetap Rp12.300 dan Rp12.900 per liter.
Ini bukan kebetulan, dan bukan semata altruisme.
Pengamat Energi UGM Fahmy Radhi membaca langkah ini sebagai strategi pencegahan migrasi massal. Pertamax adalah konsumsi massal kelas menengah. Jika harganya naik signifikan, kelompok ini akan bermigrasi ke Pertalite—dan subsidi negara akan jebol.
“Kalau Pertamax naik, ya, dia akan pindah ke Pertalite. Ini sangat tepat kebijakannya,” kata Fahmy kepada media.
