Presiden Prabowo Subianto menilai sistem Pemilihan Umum (Pemilu) saat ini tidak efisien dan terlalu boros. Oleh karena itu, dia meminta agar sistem itu diperbaiki. Biar lebih hemat.
Borosnya ongkos Pemilu tersebut terungkap dari hasil riset Centre for Strategic and International Studies (CSIS), yang dipaparkan dalam diskusi bertajuk “Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas dan Berintegritas”, yang diselenggarakan CSIS di Auditorium CSIS, Pakarti Centre Building, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis, 21 November 2024.
Salah satu bagian dari hasil riset CSIS itu menyimpulkan jika sistem proporsional terbuka dalam Pemilu yang diterapkan di Indonesia menimbulkan biaya politik yang mahal, juga meningkatkan peredaran politik uang.
CSIS juga menyoroti beberapa isu krusial pemilu lainnya, seperti ambang batas parlemen untuk menyederhanakan partai politik di parlemen, model keserentakan, dan perbaikan model seleksi penyelenggara pemilu.
Oleh karena itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan CSIS Arya Fernandes mengatakan akan mengajukan berbagai isu tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai masukan untuk merevisi UU Pemilu dan Pilkada yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional 2025.
“Ke depan pemilihan sistem pemilu harus mempertimbangkan tiga aspek, yaitu sistem yang mampu mendekatkan antara wakil rakyat yang terpilih dan konstituennya,” kata Arya.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto—yang hadir dalam diskusi—pun mengatakan jika Presiden Prabowo menyadari jika sistem Pemilu saat ini boros.
“Sistem politik atau sistem pemilu ini boros, bukan hanya dalam hal penyelenggaraannya,” kata Wamendagri Bima, menanggapi hasil riset CSIS.
Terkait isu tersebut, Bima mengaku, saat dipanggil ke kediaman Prabowo kala akan ditunjuk sebagai Wamendagri, dia mendapatkan pesan agar memperbaiki sistem pemilu di Indonesia. Alasannya, kata Bima, karena Prabowo menilai bahwa pemilu yang diselenggarakan tidak efisien dan boros.
Kritik tentang borosnya Pemilu ini, lanjut Bima, juga muncul di ruang publik, baik oleh pengamat, peneliti, masyarakat, maupun politikus.
“Tata cara pemilihannya pun menimbulkan politik biaya tinggi, politik uang, dan lain sebagainya. Aspirasi dan keluhan datang dari mana-mana,” katanya.
Untuk itu, Bima mengaku Kemendagri berupaya mencari formulasi yang baik untuk sistem Pemilu dan Pilkada supaya tidak boros dan lebih baik lagi.***
