Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp93,4 juta. Dari jumlah tersebut, jemaah menanggung biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) Rp65,4 juta. Artinya, pemerintah menanggung 30 persen, yang 70 persen ditanggung jemaah. Namun demikian, Kemenag juga menyatakan bahwa komposisi tersebut bisa berubah.
Usulan komposisi biaya haji tersebut disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Rapat Kerja dengan Komiisi VIII DPR di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Senin, 30 Desember. Biaya Rp65,4 juta yang diusulkan Kemenag itu jauh lebih tinggi daripada biaya tahun 2024 lalu, yang sebesar Rp56 juta.
Soal komposisi tersebut, Wakil Menteri Agama HR Muhammad Syafii mengatakan jika itu baru usulan. Belum final. Dia bahkan optimistis, Bipih yang dibayar jemaah Indonesia di tahun 2025 nanti bisa di bawah Rp56juta.
“Dengan penghitungan kembali, minimal bisa kembali ke (komposisi) 40 persen dan 60 persen lagi seperti tahun sebelumnya,” kata Wamenag usai Raker dengan Komisi VIIII.
Syafii melihat ada sejumlah komponen biaya haji yang masih bisa dihemat. Misalnya, kata dia, biaya penerbangan masih bisa dinego, dengan menurunkan keuntungan dari harga avtur.
Selain itu bisa juga negosiasi harga layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna). Menurut Wamenag, Kemenag telah mengirimkan tim ke Arab Saudi untuk melakukan persiapan penyediaan layanan.
“Kalau pada tahun lalu harga layanan di Armuzna sekitar 18juta, ada arah bisa turun sampai ke 16 sekian juta. Itu artinya, kemungkinan penurunan juga bisa,” sebut Wamenag.
Berikutnya negosiasi harga katering. Tahun lalu, kata Wamenag, anggaran untuk katering sekitar SAR16,5. Dan menurut dia, biaya ini kemungkinkan bisa diturunkan sampai SAR15 atau SAR14 per porsi.
Wamenag juga mengatakan, jika negosiasi berhasil dan beberapa komponen harga menjadi lebih murah, itu tidak akan berdampak pada penurunan kualitas layanan untuk jemaah. Pasalnya, kata dia, pihak penyedia layanan makin banyak dan kompetitif. Artinya, makin banyak perusahaan yang bisa menyediakan jasa, maka harga layanan makin kompetitif dan servis juga makin baik.
“Dulu, perusahaan yang mengelola penyediaan barang dan jasa itu sangat sedikit, sehingga sedikit monopoli dalam menetapkan harga. Sekarang ini, untuk hotel saja, begitu dibuka, kalau tahun lalu hanya belasan, sekarang 400-an. Untuk Armuzna yang lalu sekitar lima, ini begitu dibuka sampai 20-an,” ucap Wamenag.
“Ada kompetisi dan masing-masing menunjukkan servis. Ini kabar gembira buat penyelenggara, karena kemungkinan pelayanan lebih baik, dengan banyak pesaing harganya semakin kompetitif,” tandasnya.
Kemenag dan DPR, dalam raker, juga sudah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) BPIH. Menurut Wamenag, Panja BPIH akan segera bekerja untuk membahas usulan biaya haji. Hasil pembahan Panja BPIH diharapkan sudah bisa diketahui pada 10 Januari 2025.
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas kepada Kemenag untuk menurunkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2025 tanpa mengurangi kualitas pelayanan.***
