JAKARTA—Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy menyatakan ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lolos ke parlemen. Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan minta pemerintah bertanggung jawab. Sementara Presiden Joko Widodo alias Jokowi bilang fenomena PSI merupakan urusan partai.
Menurut Romahurmuziy—yang akrab disapa Rommy—dua modus penggelembungan suara PSI yang dia maksud adalah memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil dan jauh dari lolos parliamentary threshold (PT) kepada coblos gambar partai tersebut (PSI), dan/atau memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut.
“Setelah melihat Sirekap beberapa hari terakhir, mulai muncul keanehan-keanehan yang disinyalir oleh beberapa surveyor, seperti Prof. Burhan Muhtadi dan Yunarto Wijaya,” kata Rommy dalam keterangan resminya, dikutip Senin (4/3/2024).
Rommy menambahkan, kenaikan suara PSI dari beberapa tempat pemungutan suara (TPS)—sebagaimana disajikan dalam bentuk grafik oleh akun X Burhan Muhtadi, di mana terjadi kenaikan tajam suara PSI—menyimpang dari trend line. Bahkan, kata dia, ada input Sirekap dari 110 TPS yang menyumbangkan sekitar 19 ribu suara—yang berarti 173 suara per TPS. Dan angka ini, menurut Rommy, sangat tidak wajar.
Rommy mencontohkan, jika partisipasi pemilih diasumsikan sama dengan tahun 2019, maka suara sah tiap TPS adalah 81, 69 persen x 300 suara = 245 suara per TPS. Artinya, persentase suara PSI yang melonjak tajam itu adalah 173/245 = 71 persen, sementara seluruh partai lain hanya 29 persen.
“Sebuah angka yang sangat tidak masuk akal, mengingat PSI sebagai partai baru tanpa infrastruktur mengakar, dan kebanyakan caleg RI-nya saya monitor minim sosialisasi ke pemilih,” ujar dia.
Menurut Rommy, penggelembungan suara PSI yang banyak terungkap bukan di tingkat TPS, tetapi diduga mulai di pleno tingkat kecamatan. Penggelembungan suara itu, kata dia, diduga terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).
“Setiap penggeseran suara tidak sah menjadi suara PSI, jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta Pemilu,” ucap Rommy.
Rommy menegaskan PPP siap membawa hal tersebut sebagai materi hak angket. Pihaknya akan mendesak pemanggilan seluruh aparat negara yang terlibat, mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), PPS, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemiluhan Umum Daerah (KPUD), dan KPU. Juga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan seluruh perangkatnya.
“Juga tidak tertutup kemungkinan aparat-aparat negara lainnya kita panggil. Soal laporan kecurangan kepada Bawaslu, itu diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Tetapi, secara politik, DPR akan melakukan percepatan dan terobosan melalui hak angket agar tindakan-tindakan kecurangan Pemilu semacam ini dihentikan!” tegasnya.
PPP juga menyerukan secara terbuka kepada para penyelenggara Pemilu, khususnya KPU di semua tingkatan, untuk segera menghentikan kegiatan yang disebutnya “operasi senyap” ini, dan dalam 1×24 jam mengembalikaninput perolahan suara PSI ke angka sebenarnya.
“Bahwa setiap tindakan memanipulasi hasil Pemilu mengandung delik pidana Pemilu, dan melindungi setiap 1 suara rakyat, adalah sama dengan mengawal kelurusan demokrasi di Indonesia,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, ledakan suara PSI di Pemilu 2024 belakangan menjadi sorotan. Beberapa pihak menilai ada anomali dalam peningkatan suara partai yang dinahkodai putra bungsu Presiden Jokowi itu.
