Menko PMK Muhaimin Iskandar atau Gus Imin meninjau langsung program perdana Makan Bergizi Gratis (MBG) di Dapur Kabayunan, Tapos, Kota Depok, Senin, 6 Januari 2025. Mengenakan kemeja putih, celana hitam, serta topi abu-abu berlogo burung garuda, Gus Imin memastikan jalannya distribusi makanan bergizi untuk masyarakat.
“Bagaimana distribusinya? Sudah siap semua?” tanyanya sambil membuka kotak makan stainless. “Ini tempe, lauk lainnya sudah masuk semua?”
Seorang petugas menjelaskan bahwa lauk akan dilengkapi ayam teriyaki. “Ini baru tahap awal, Pak, ayam sedang disiapkan,” ujar petugas.
Gus Imin memuji kesiapan dapur tersebut. “Standar kebersihan dan kapasitas di sini bagus. Ini contoh dapur yang harus dijaga kualitasnya,” katanya.
Dapur Kabayunan adalah salah satu dari lima dapur yang menyiapkan sekitar 16.000 porsi per hari untuk PAUD, TK, SD, SMP, SMA, serta ibu hamil dan balita. Sebanyak 46 tenaga kerja terlibat dalam produksi dan distribusi makanan ini.
“Kita mulai dari sini supaya bisa terus memperbaiki. Kalau ada kekurangan, langsung evaluasi,” tegasnya.
Program MBG juga melibatkan petani dan pemasok lokal. “Petani sayuran dan UMKM ikut terlibat, jadi dampaknya lebih luas ke ekonomi lokal,” tambah Gus Imin.
Pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun untuk program ini, dengan target menjangkau 19,47 juta penerima manfaat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Hasbi kepada wartawan, menyebut bahwa MBG bertujuan mencapai 82 juta orang dalam lima tahun ke depan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyambut baik program ini dan menekankan pentingnya peran UMKM serta IKM.
“Kami harap pelibatan UMKM dan IKM bisa lebih maksimal. Kementerian UMKM dan Perindustrian perlu membuka akses lebih luas agar mereka bisa terlibat dalam pengadaan bahan makanan,” ujar Chusnunia.
Dia juga mengusulkan pembentukan holding UMKM dan IKM untuk memperkuat kolaborasi. “Dengan holding ini, mereka bisa lebih mudah berpartisipasi dan bersaing,” tambahnya.
Chusnunia menilai program ini bisa jadi solusi jangka panjang masalah gizi buruk sekaligus peluang bagi UMKM dan IKM untuk berkembang. Ia juga mendorong perluasan cakupan program ke lebih banyak wilayah.
