Jutaan Rakyat Turun Kelas
Seiring dengan gelombang PHK yang terus menerjang Indonesia saat ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mengkonfirmasi bahwa jutaan keluarga di Indonesia “turun kelas”—dari kelas menengah menjadi aspiring middle class atau kelas menengah rentan.
Dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, sebagaimana data BPS, jumlah kelas menengah di Indonesia turun hingga hampir 10 juta orang. Pada 2019, jumlah kelas tersebut tercatat ada 57,33 juta orang, lalu turun menjadi 47,85 juta orang tahun ini.
Sebaliknya, kelas menengah rentan naik dari 128,85 juta jiwa pada 2019 menjadi 137,5 juta jiwa pada 2024.
Kelas menengah di Indonesia secara resmi didefinisikan sebagai, “rumah tangga dengan pengeluaran Rp2 juta hingga Rp9,9 juta per bulan”.
Jumlah kelompok miskin pun—masih menurut data BPS—tercatat meningkat juga, dari 25,14 juta jiwa pada 2019 menjadi 25,22 juta jiwa tahun ini.
Menurut BPS, situasi ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang masih belum hilang.
Pengajar dan Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) Jahen Fachrul Rezki, sebagaimana dilansir BenarNews, mengatakan bahwa penurunan jumlah kelas menengah ini membahayakan ekonomi nasional.
Pasalnya, menurut dia, kelas menengah itu penting, karena kelompok ini—yang jumlahnya 66,35 persen dari penduduk Indonesia—adalah penopang utama ekonomi domestik, dengan kekuatan belanja rumah tangga dan menguasai 81,49 persen dari total konsumsi.
Selain itu, kata Jahen, kelompok menengah juga mempunyai kapasitas pengembangan keterampilan yang baik dan juga pembayar pajak.
“Jika jumlah kelas menengah turun, akan ada dampak negatif bagi konsumsi rumah tangga nasional, ketersediaan tenaga kerja terdidik, dan kemampuan negara mengumpulkan pajak,” ujar Jahen, dikutip dari BenarNews.
Menurut Jahen, kelas ini muncul karena, selain dampak Covid-19, pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan nilai tambah yang tinggi, yang bisa meningkatkan produktivitas pekerja.
Pekerjaan yang muncul, kata dia, bersifat low value added atau bernilai tambah rendah, seperti pada sektor retail maupun ekstraktif.
Pemerintah dinilainya belum mampu menggerakkan sektor manufaktur atau jasa dengan nilai tinggi, seperti sektor informasi dan teknologi komunikasi.
“Yang muncul gig economy (ekonomi berbasis pekerjaan freelance) seperti Gojek dengan value added rendah. Seharusnya Gojek itu hanya jadi sampingan, tetapi Indonesia malah jadi pekerjaan utama,” ujar dia.
Apa Strategi Pemerintahan Prabowo-Gibran atasi Penurunan Kelas Menengah?
Para pengamat ekonomi dan organisasi buruh menyebut jika masifnya PHK dan minimnya lapangan pekerjaan baru menjadi PR besar bagi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Presiden KSBI Elly Rosita bahkan menantang Prabowo harus bisa membuat gebrakan di isu ketengakerjaan. “Utamanya memastikan pekerjaan tersedia,” tegas Elly.
Merespons situasi ini, penasihat ekonomi tim Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, mengatakan bahwa, untuk jangka pendek, pemerintahan Prabowo akan meninjau ulang kebijakan-kebijakan yang bisa mengganggu konsumsi kelas menengah—seperti penerapan PPN 12 persen, misalnya.
Selain itu, kata Drajad, memperbanyak pelatihan untuk vocational skills bagi anak-anak muda. Baik untuk pekerjaan-pekerjaan mekanik, industri, hingga berbagai jasa.
Terakhir, “Menggunakan standarisasi untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja,” kata Drajad.
Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, sebagai solusi terdekat permasalahan saat ini, pemerintah akan memberikan perlindungan jaminan sosial—baik kesehatan maupun ketenagakerjaan—untuk kalangan menengah yang turun kelas.
Menurut Muhadjir, meski ada penurunan jumlah kelas menengah, di sisi lain ada penurunan tingkat kemiskinan ekstrem.
“Angka kemiskinan kita juga turun. Itu berarti ada miskin yang naik ke aspiring middle class,” ujar Muhadjir, seperti dikutip Kompas.*
