Akademisi UIN Jakarta mengusulkan pembentukan UU Omnibus Law guna mengatasi tumpang tindih delapan regulasi sektoral dalam penanganan karhutla. Aturan baru ini diharapkan memuat pedoman pengelolaan risiko dan semangat legislasi hijau.
Akademisi UIN Jakarta mengusulkan pembentukan UU Omnibus Law guna mengatasi tumpang tindih delapan regulasi sektoral dalam penanganan karhutla. Aturan baru ini diharapkan memuat pedoman pengelolaan risiko dan semangat legislasi hijau.
Headline
Tag: Omnibus Law
Masa Transisi Pemerintahan Dihantam Gelombang PHK dan Jutaan Masyarakat Turun Kelas, Apa yang Harus Dilakukan Prabowo-Gibran?
Beberapa pengamat memprediksi gelombang PHK bakal terus membesar di berbagai sektor industri. Angkanya diperkirakan bisa lebih dari 70.000 pegawai pada akhir tahun 2024.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.