Kementerian menghitung biaya kuliah gratis bagi 2,83 juta mahasiswa. Namun, pemerintah belum menetapkan sumber dana, tahapan, dan komponen biaya yang ditanggung.
JAKARTA — Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menghitung kebutuhan anggaran Rp93,74 triliun untuk menggratiskan biaya kuliah 2.833.169 mahasiswa perguruan tinggi negeri.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan penghitungan itu mencakup mahasiswa program diploma tiga, diploma empat, dan sarjana di perguruan tinggi akademik maupun vokasi.
“Terkait dengan kebutuhan anggaran untuk menggratiskan seluruh PTN, kami sudah menghitung itu nilainya Rp93.742.969.840.000,” kata Brian dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Jakarta, Senin, 21 September 2026.
Brian menyatakan pemerintah masih menyiapkan sejumlah skenario pelaksanaan. Hasil penghitungan tersebut akan dibawa ke rapat bersama Presiden Prabowo Subianto sebelum dibahas dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Ini akan kami bawa kepada rapat bersama Pak Presiden nanti seperti apa, meskipun memang ada skenario-skenario untuk tahapan dan seterusnya,” ujarnya.
Rp393,7 Triliun Belum Menjadi Hitungan Resmi
Angka Rp393,7 triliun yang beredar sebagai kebutuhan pendidikan gratis dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi belum merupakan kalkulasi terpadu pemerintah.
Angka itu berasal dari penjumlahan perkiraan Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayati sebesar lebih dari Rp300 triliun untuk jenjang SD dan SMP dengan penghitungan Kementerian Pendidikan Tinggi senilai Rp93,74 triliun untuk perguruan tinggi negeri.
“Kalau di Dikdasmen, SD-SMP gratis itu Rp300 triliun lebih. Rp300 triliun lebih itu total,” kata Esti dalam rapat pada Senin, 21 September 2026.
Belum dijelaskan komponen yang masuk dalam perkiraan Rp300 triliun tersebut. Pemerintah juga belum memerinci apakah kebijakan gratis mencakup seluruh biaya pendidikan, hanya uang sekolah dan uang kuliah tunggal, atau termasuk buku, seragam, transportasi, serta biaya penunjang lainnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti sebelumnya menyatakan sekolah negeri pada dasarnya sudah tidak memungut uang sekolah karena memperoleh Bantuan Operasional Sekolah. Murid dari keluarga tidak mampu juga dapat menerima Program Indonesia Pintar.
Namun, Mu’ti belum menjelaskan apakah rencana Prabowo akan menghapus seluruh bentuk sumbangan dan biaya lain yang masih dibebankan kepada wali murid.
DPR Memeriksa Kemampuan Anggaran
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan rencana pendidikan gratis harus disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. DPR akan menilai manfaat program dan ruang fiskal yang tersedia sebelum menyetujui pembiayaannya.
“SD dan SMP kan SPP sudah gratis. Jadi, ke depannya kita lihat dulu dengan situasi global seperti ini dan bagaimana kekuatan APBN,” kata Puan seusai rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa, 22 September 2026.
Dalam pembahasan anggaran 2027, Badan Anggaran DPR baru menyetujui tambahan Rp1,267 triliun bagi Kementerian Pendidikan Tinggi. Tambahan tersebut diarahkan untuk memperluas penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah, bukan membiayai kuliah gratis bagi seluruh mahasiswa PTN.
Prabowo pertama kali menyampaikan keinginan menggratiskan pendidikan negeri dalam peringatan hari ulang tahun ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta, Jumat, 18 September 2026. Ia menyebut dana hasil pemberantasan korupsi dapat digunakan untuk membiayai kebijakan tersebut.
Kementerian Agama juga meminta madrasah negeri dan perguruan tinggi keagamaan negeri tidak dikeluarkan dari cakupan program. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengatakan pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah.
“Sangat bagus kalau madrasah dan perguruan tinggi keagamaan negeri juga masuk. Namun, tentu semuanya bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah,” kata Kamaruddin.***
