KPK menggeledah BPN Mojokerto dan menyita amplop uang. Kasus suap HGB Bogor ini menyorot Kepala BPN setempat, istri dari tersangka Dirjen ATR/BPN Lampri.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo membenarkan adanya penggeledahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mojokerto. Operasi pada Rabu, 23 September 2026 ini terkait dugaan suap hak guna bangunan (HGB) di Bogor.
“Informasinya demikian. Penyidik juga mengamankan sejumlah amplop berisi uang yang diduga diterima dari pemohon layanan,” kata Budi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Uang tunai tersebut ditemukan dalam keadaan masih tersimpan rapi di dalam sejumlah amplop. Budi memastikan penyidik akan segera menghitung dan menganalisis temuan yang diduga kuat terkait perkara perizinan tersebut.
Rekam Jejak Yetty Nurbuati
Ihwal penggeledahan ini, Kepala Kantor BPN Kota Mojokerto Yetty Nurbuati Krystianti mendadak menjadi sorotan publik. Yetty diketahui merupakan istri dari Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN, Lampri.
Sebelum memimpin BPN Kota Mojokerto, Yetty memiliki rekam jejak panjang di bidang tata usaha pertanahan. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya I.
Karier Yetty kian menanjak saat dipercaya menjadi Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Jawa Timur. Dalam posisi strategis itu, ia kerap mendampingi pimpinan, termasuk saat audiensi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada 17 Juni 2026.
Pengembangan Kasus Suap
Sebelumnya, tim penyidik KPK juga telah menggeledah Kanwil BPN Jawa Timur pada Kamis, 24 September 2026. Dalam operasi lanjutan tersebut, lembaga antirasuah kembali menyita uang tunai ratusan juta rupiah serta dokumen elektronik.
Adapun suami Yetty, Lampri, telah berstatus tersangka bersama tujuh orang lainnya dalam kasus suap sertifikat HGB PT Summarecon Agung. KPK menyebut total nilai rasuah dalam kejahatan pertanahan ini menembus angka Rp106,3 miliar.
Selain itu, penyidik turut menemukan uang tunai senilai Rp8 miliar yang disembunyikan di dalam sembilan koper merah milik tersangka Lampri. Saat ini, komisi antikorupsi terus menelusuri asal-usul dan aliran dana yang memuluskan perizinan tersebut.
“Upaya paksa penggeledahan kali ini bertujuan untuk mencari alat bukti tambahan guna membangun konstruksi perkara secara utuh,” kata Budi.***
