Penahanan tujuh tersangka dalam dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga yang merugikan negara Rp193,7 triliun, mengundang komentar para pengamat. Mereka menilai kasus yang terjadi anak usaha PT Pertamina itu seperti penjajah yang menyedot darah rakyat Indonesia.
Pengamat hukum dari Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, mengatakan pejabat Pertamina yang ditunjuk sebagai pelayan masyarakat malah bertindak bak ‘kompeni’ alias penjajah yang suka menyedot ‘darah’ rakyat.
“Kalau jadi pemimpin harus berjiwa ‘merah putih’, semua untuk meringankan beban hidup dan kehidupan rakyat jangan menjadi ‘kompeni’ yang menindas rakyat, rakyat harus diberi makan bukan malah makan uang rakyat. Jika setiap pemimpin seperti ‘kompeni’ kapan bangsa kita akan maju?,” kata Hudi, di Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025.
Selain moral yang buruk, Hudi juga menyoroti bobroknya pengawasan di internal Pertamina sehingga berkali-kali kebobolan. “Saya tidak mengerti yang pada awalnya ingin memberantas korupsi tetapi di sana-sini ‘kecolongan’, semua ini sungguh memalukan bangsa dan negara,” tandas Hudi.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menyatakan PT Pertamina (Persero) harus melakukan operasi besar-besaran untuk membersihkan mafia migas di lingkungan perusahaan pelat merah.
“Agar perampokan itu tidak terulang kembali, aparat hukum harus mengganjar hukuman seberat-beratnya bagi tersangka. Lalu, Pertamina harus melakukan operasi pembersihan besar-besaran terhadap oknum mafia migas yang masih bercokol di lingkungan Pertamina,” ujarnya, Selasa.
Fahmy juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membasmi kelompok-kelompok mafia migas, yang ditengarai bersarang di Pertamina, instansi pemerintahan, DPR, dan bahkan aparat.
“Tanpa peran aktif Presiden, jangan harap mafia migas yang powerful dapat diberantas dan mustahil perampokan uang negara tidak terulang lagi.”
Dalam temuan Kejaksaan Agung, Fahmy juga menggarisbawahi salah satu modus dalam tindak pidana korupsi minyak mentah ini, yaitu mark up impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) serta upgrade pencampuran atau blending BBM RON 90 (Pertalite) menjadi RON 92 (Pertamax).
Dalam praktiknya, minyak mentah produksi dalam negeri ditolak diolah di kilang Pertamina dengan alasan spesifikasinya tidak sesuai dengan kualifikasi Kilang Pertamina, sehingga harus impor minyak mentah untuk diolah di kilang dalam negeri.
Dengan alasan kapasitas kilang tidak memenuhi, maka BBM masih harus impor dalam jumlah besar. Harga impor minyak mentah dan BBM itu telah di-mark up sehingga merugikan keuangan negara yang harus membayar impor tersebut lebih mahal.
Mark up juga dilakukan pada kontrak pengiriman (shipping), dengan tambahan biaya ilegal sebesar 13% hingga 15%.
“Tindak pidana korupsi itu tidak hanya merampok uang negara, tetapi juga merugikan masyarakat sebagai konsumen BBM, yang membayar harga Pertamax, tetapi yang diperoleh BBM kualitas Pertalite yang harganya lebih murah,” ungkap Fahmy.
Saat peluncuran BPI Danantara, Senin, 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pemerintahan yang bersih. Prabowo menjamin akan memberantas korupsi tanpa kompromi. Prabowo berjanji akan melawan korupsi sekeras-kerasnya untuk membangun pemerintahan yang bersih.
“Saya bersama pemerintah yang saya pimpin didukung oleh koalisi yang solid, bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi,” kata Prabowo.
Prabowo menegaskan akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya. Dia juga akan mengerahkan segala upaya tanpa pandang bulu.
“Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu,” tegasnya. ***
