Air bah yang turun dari perbukitan Sumatera Utara hingga pesisir Aceh kini meninggalkan angka yang tak lagi bisa diabaikan: 1.053 nyawa melayang dalam hitungan hari.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal akibat banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatera bagian utara—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—mencapai 1.053 orang hingga Rabu dini hari, 17 Desember 2025, pukul 02.55 WIB. Angka itu dirilis melalui pembaruan dasbor geoportal penanganan darurat BNPB, yang terus bergerak seiring operasi pencarian di lapangan.
Aceh menjadi wilayah dengan dampak terparah. Sebanyak 449 orang dilaporkan meninggal dunia, disusul Sumatera Utara dengan 360 korban jiwa dan Sumatera Barat sebanyak 244 jiwa. Temuan-temuan terbaru berasal dari titik-titik rawan yang masih disisir tim pencarian, di tengah medan yang sulit dan cuaca yang belum sepenuhnya bersahabat.
Pencarian yang Belum Usai
Di balik angka korban meninggal, ada daftar lain yang masih terbuka: mereka yang belum ditemukan. BNPB melaporkan jumlah korban hilang berangsur menurun menjadi 200 orang. Rinciannya, 90 orang tercatat hilang di Sumatera Barat, 79 orang di Sumatera Utara, dan 31 orang di Aceh.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa lonjakan korban jiwa berasal dari hasil pencarian lanjutan yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir. “Data per 16 Desember 2025, total korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di tiga provinsi sebanyak 1.053 jiwa,” ujarnya dalam jumpa pers.
Pada hari yang sama, tim SAR menemukan 23 jenazah baru: 17 di Aceh Tamiang, satu di Aceh Utara, serta lima di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Setiap penemuan menambah panjang daftar duka, sekaligus menegaskan bahwa fase tanggap darurat belum sepenuhnya berakhir.
Luka, Rusak, dan Terusir
Bencana ini tidak hanya merenggut nyawa. BNPB mencatat lebih dari 7.000 orang mengalami luka-luka, dari cedera ringan hingga berat. Dampak fisik terlihat jelas pada infrastruktur: 146.758 rumah warga rusak di 52 kabupaten dan kota terdampak.
Kondisi itu memaksa 606.040 jiwa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke lokasi yang dianggap lebih aman. Di banyak tempat, aktivitas ekonomi terhenti, layanan dasar tersendat, dan kehidupan sehari-hari berjalan dalam ritme darurat—bergantung pada logistik bantuan dan kondisi cuaca.
Fasilitas Publik dan Sekolah Terpukul
Kerusakan merambat ke fasilitas publik. Total 1.600 fasilitas umum dilaporkan terdampak, terdiri atas 219 fasilitas kesehatan, 434 rumah ibadah, 290 gedung dan perkantoran, serta 145 jembatan. Jalur penghubung yang terputus membuat distribusi bantuan di sejumlah wilayah berjalan lambat.
Sektor pendidikan termasuk yang paling terpukul. BNPB mencatat 967 fasilitas pendidikan rusak berat. Di banyak daerah, proses belajar-mengajar terhenti, meninggalkan ribuan anak dalam ketidakpastian—bukan hanya soal sekolah, tetapi juga rasa aman.
Aceh Membuka Pintu Bantuan Internasional
Di tengah tekanan itu, Pemerintah Provinsi Aceh mengambil langkah yang jarang dilakukan: mengajukan permintaan bantuan kepada lembaga internasional. Dua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)—UNDP dan UNICEF—resmi diminta terlibat dalam penanganan dampak bencana.
“Secara khusus Pemerintah Aceh telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional, seperti UNDP dan UNICEF,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Minggu, 14 Desember 2025.
Saat ini, tercatat 77 lembaga kemanusiaan dengan 1.960 relawan telah bekerja di Aceh. Jumlah itu diperkirakan terus bertambah seiring meningkatnya kebutuhan respons darurat dan pemulihan awal.
Fokus Pemulihan Dini dan Perlindungan Anak
UNDP Indonesia mengonfirmasi telah menerima permintaan resmi tersebut dan tengah melakukan peninjauan lapangan untuk mendukung fase pemulihan dini (early recovery), sesuai mandatnya. Dukungan itu mencakup pemulihan layanan dasar, tata kelola pascabencana, hingga penguatan kapasitas pemerintah daerah.
UNICEF, di sisi lain, menaruh perhatian khusus pada anak-anak dan keluarga terdampak. Organisasi ini sedang menelaah kebutuhan prioritas, terutama terkait perlindungan anak, kesehatan, dan kesejahteraan dasar, melalui koordinasi dengan otoritas nasional dan daerah. “UNICEF tetap berkomitmen penuh dan siap memberikan dukungan lebih lanjut terhadap respons yang dipimpin oleh pemerintah,” tulis UNICEF dalam pernyataan resminya.
Pemerintah Pusat Tegaskan Kesiapan
Penanganan bencana Sumatera juga menjadi topik pembahasan di tingkat tertinggi negara. Presiden Prabowo Subianto mengangkat isu ini dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah kepala negara sahabat telah menawarkan bantuan kemanusiaan.
“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan,” ujar Prabowo. Namun, Presiden menegaskan bahwa pemerintah Indonesia masih mampu menangani situasi tersebut secara mandiri. “Saya bilang terima kasih atas perhatian Anda. Kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” katanya.
Di lapangan, pernyataan itu diuji oleh kenyataan: cuaca yang belum sepenuhnya pulih, infrastruktur yang rusak, dan ratusan ribu warga yang masih bergantung pada bantuan. Sumatera kini tidak hanya menghitung korban, tetapi juga mengukur daya tahannya sendiri—antara kemampuan bertahan, solidaritas, dan pelajaran yang harus segera dipetik.***
