Indonesia dan Norwegia meneken kontrak karbon pertama di Antalya. Angka 12 juta ton hanya batas klaim, dan cara memeriksa hasilnya belum terang.
Kontrak karbon pertama Indonesia diteken di Antalya, Turki, Rabu, 11 November 2026, di sela Konferensi Iklim PBB ke-31 (COP31).
Penandatangannya PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI). Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Menteri Iklim Norwegia Sigrun Aasland menjadi saksi.
Kontrak itu berupa pembelian hasil mitigasi emisi dari proyek energi bersih PLN, dengan Norwegia sebagai pembeli. Skemanya berada di bawah Pasal 6.2 Perjanjian Paris.
Menurut laporan beberapa media, proyeknya berupa pembangkit listrik tenaga surya terapung. Dokumen kontraknya tercatat di Sekretariat UNFCCC.
Angka 12 Juta Ton Bukan Jaminan
Pejabat Kementerian Lingkungan Hidup menyebut klaim pengurangan emisi dibatasi 12 juta ton setara karbon dioksida hingga 2038.
Artinya, 12 juta ton adalah langit-langit, bukan target pasti. PLN hanya bisa mengklaim emisi yang benar-benar berhasil dikurangi.
Harga yang direncanakan USD20 hingga USD40 per ton. Jika terserap penuh, nilainya USD240 juta hingga USD480 juta.
Jumhur menyebut kebutuhan dana penurunan emisi Indonesia sekitar USD281 miliar, atau sekitar Rp4.000 triliun.
Dalam hitungan sederhana, nilai maksimal kontrak itu setara 0,09 hingga 0,17 persen dari kebutuhan tersebut.
Siapa yang Memeriksa Hasilnya?
Pertanyaan berikutnya: bagaimana pengurangan emisi itu dibuktikan? Laporan awal dari Antalya belum menjelaskan mekanismenya.
Menurut keterangan GGGI, listrik yang dihasilkan dan dialirkan ke jaringan dicatat lewat sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (monitoring, reporting, and verification) digital.
Data itu kemudian diperiksa auditor independen. Pembayaran karbon diberikan berdasarkan kinerja aktual, bukan janji.
Skema ini disebut membiayai penurunan emisi di luar anggaran negara dan membantu mengejar target iklim nasional 2030.
Menurut laporan beberapa media, perundingan serupa dengan Jepang dan Korea Selatan masih berjalan. Nilai transaksinya belum disepakati.
Energi bersih Indonesia tidak berhenti di tenaga surya. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkirakan limbah sawit berpotensi menghasilkan listrik sekitar 3,9 gigawatt.
Angka itu pun baru potensi, belum kapasitas yang beroperasi. Prinsip serupa berlaku pada kontrak karbon: potensi belum sama dengan hasil.
Ujiannya terletak pada data yang bisa diaudit, bukan angka di atas kertas.***
