Pandangan senada disampaikan oleh Sekretaris Umum JNPK-NU Zuhdi Abdurrahman. Baginya, persoalan utamanya bukan terletak pada apakah NU boleh atau tidak mengelola tambang, tetapi persoalan kaderisasi sumber daya manusia (SDM). Ustad di Pondok Pesantren Al-Imdad, Bantul, DIY ini menaruh kekhawatiran, jika kelak PBNU tetap menggunakan SDM-SDM di luar Nahdliyyin sebagai pihak ketiga, pengkaderan di Nahdliyyin sendiri bakalan macet.
Persoalan kualitas SDM Nahdliyyin yang mungkin terabaikan ini juga mendapat sorotan dari anggota senior JNPK-NU Mathori A Elwa. Ia menuturkan, pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan ibarat makanan beracun yang akan membunuh sepak terjang organisasi. Pada akhirnya, ormas akan melempem menyuarakan aspirasi rakyat.
Lebih lanjut, budayawan sekaligus penyair ini mengatakan, konsesi tambang ini boleh dibilang sebagai sogok atau basel untuk suara kritis. “Jika memang mau diberikan, silahkan berikan saja kepada UMKM yang ada. Mereka akan mampu membuat koperasi yang kuat. Jangan diberikan ke ormas keagamaan,” katanya.
Jika presiden memberikan konsesi kepada PBNU, kata Mathori, hal ini jelas tidak selaras dengan Khitthah NU 1926, karena konsesi menjadi batu sandungan untuk melaksanakan “amar ma’ruf nahi munkar”. “Bagaimana mungkin mau melakukan amar ma’ruf nahi munkar, sementara sudah terlanjur menerima sogok dari pemerintah?” ujar Mathori.
Apabila PBNU memang mau mengimplementasikan amar ma’ruf nahi munkar, menurut Mathoru, sudah semestinya menjaga jarak dari sasarannya (pemerintah). “Mesra itu boleh, tetapi jangan keterlaluan. Ibarat menyetir kendaraan yang harus menjaga jarak dari kendaraan lain, begitu pula ketika menyopiri NU, harus mampu menjaga jarak agar tidak keserempet dan terjadi kecelakaan, kita semua sebagai jam’iyyah dan bangsa,” tegasnya.*
