Kardinal Ignatius Suharyo mengajak bangsa Indonesia melakukan tobat nasional, seraya mengingatkan unjuk rasa muncul karena elite politik dan hukum dinilai nir-empati terhadap penderitaan rakyat.
__________
Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo menyerukan pertobatan nasional untuk memperbaiki tata kelola dan kebijakan negara, agar lebih berpihak kepada rakyat.
“Dibuka kartunya, diakui kesalahan-kesalahannya. Karena kalau kita menyangkal, kita tidak akan ke mana-mana. Diakui, dan marilah kita melakukan tobat nasional,” kata Suharyo, dalam konferensi pers Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Jakarta, Rabu, 3 September 2025.
Menurutnya, unjuk rasa yang meluas dipicu kemarahan rakyat melihat sebagian elite eksekutif, legislatif, yudikatif, dan aparat penegak hukum tidak peka terhadap beban masyarakat. Kritik terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, lanjutnya, telah lama disampaikan oleh banyak pihak yang tulus mencintai Indonesia.
Ia mendorong para pengambil kebijakan untuk membuka diri terhadap gagasan dan masukan dari berbagai kelompok.
“Yang kemarin diundang adalah ketua partai politik, pemimpin agama. Apakah mahasiswa juga sudah diundang? Apakah para akademisi sudah didengarkan? Saya tidak tahu, kita menjawab menurut keyakinan kita masing-masing,” ujarnya.
Dalam pernyataan GNB, para tokoh agama dan masyarakat menyampaikan tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto, pemerintah, DPR, dan lembaga yudikatif. Mereka meminta keberpihakan kepada rakyat dijadikan dasar kebijakan, serta menghentikan kekerasan dan tindakan represif terhadap demonstrasi.
Presiden juga didorong memimpin jajaran institusi negara dengan nilai etika, kesederhanaan, dan asas kepatutan guna mengembalikan kepercayaan publik. Selain itu, GNB menuntut penghapusan fasilitas berlebihan bagi pejabat publik dan penerapan transparansi harta kekayaan penyelenggara negara.
Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Ketua PBNU Alissa Qothrunnada Wahid, Sinta Nuriyah Wahid, Franz Magnis Suseno, Ketua PGI 2019–2024 Pendeta Gomar Gultom, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan Laode M. Syarif, Guru Besar UI Francisia Saveria Sika Ery Seda, serta Romo Setyo Wibowo.***
