samudrafakta.com

Jokowi Rem Investor Asing di IKN untuk Beri Tempat bagi Oligarki Domestik?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan mengerem investasi asing dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pengamat menilai, ada potensi bahwa kebijakan tersebut merupakan salah satu cara untuk ‘memberikan tempat’ bagi oligarki bisnis domestik di ibukota baru. 

Kebijakan Jokowi menahan investasi asing itu menarik, karena sebelumnya dia pernah mengungkap bahwa ada 130 investor dari Singapura yang tertarik berinvestasi di IKN. Ada juga 30 investor dari Jepang, 30 investor dari Malaysia, dan Uni Emirat Arab yang menunjukkan ketertarikan serupa. 

Jokowi beralasan langkah itu dilakukan demi mengutamakan investor dalam negeri untuk ikut dalam pembangunan di IKN. “Kami memang rem dulu. Saya sampaikan kepada Kepala Otorita, rem untuk yang dari luar, berikan kesempatan, kalau bisa juga di joint-kan (pengusaha) dari dalam (negeri),” kata Jokowi di IKN, Rabu, 1 November 2023.

Pintu untuk investasi asing ditutup karena, kata Jokowi, dia tak mau pengusaha dalam negeri tidak mendapatkan kesempatan untuk ikut berpartisipasi di IKN. “Kalau mentok dan sudah tidak ada (investor dalam negeri), kita akan keluarkan jurus yang dari luar,” lanjutnya.

Baca Juga :   Jika Nekat Berkampanye Tanpa Cuti, Jokowi Bisa Dipidana dan Timbulkan Efek Domino Politik

Menanggapi ‘pengereman’ investasi asing itu, analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita menilai, jika niat Jokowi seperti itu agar investor domestik bisa berpartisipasi di IKN, maka patut diapresiasi. Namun, Ronny juga mempertanyakan ‘ketulusan’ Jokowi.

Pasalnya, menurut Ronny, sejak Jokowi kembali dari kunjungan ke Tiongkok akhir Juli lalu, persepsi publik terhadap IKN semakin negatif. Publik menilai peran China terlalu dominan di IKN. Persepsi negatif bertambah saat Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan tenaga kerja asing dipakai di proyek IKN karena bisa bekerja lebih cepat.

“Masalah ini membuat asing di IKN dipandang sinis dan negatif. Nah, jika persepsi ini tak diubah, tentu buruk untuk Jokowi, terutama jelang pemilihan nanti. Pasalnya, kini Jokowi secara de facto sudah punya kecenderungan politik ke salah satu kandidat,” katanya, dikutip dari CNN Indonesia, Kamis, 2 November 2023.

Artikel Terkait

Leave a Comment