Namun demikian, Ronny juga mempertanyakan apakah investor domestik yang hendak digaet Jokowi siap berpartisipasi ke IKN. Pasalnya Ronny mengaku belum mendengar nama baru dari ranah domestik yang tertarik masuk IKN. Menurutnya, nama investor yang sudah ada baru muncul setelah Jokowi dan DPR mengeluarkan aturan Hak Guna Usaha (HGU) bisa dimiliki investor sampai 190 tahun.
Untuk menggaet investor domestik baru, menurut Ronny, sebenarnya tawaran itu belum cukup. Pemerintah, kata Ronny, perlu mengajukan tawaran baru. Misalnya, bisa berupa pembiayaan dari BUMN perbankan untuk proyek para investor, dengan bunga jauh di bawah suku bunga yang hari ini cukup tinggi.
Tawaran tersebut bisa menjadi celah insentif bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan represi finansial. “Boleh juga insentif tak dikenai PPN dan jenis pajak lainnya untuk proyek-proyek milik swasta,” katanya.
Sementara itu, menurut Direktur Center of Economic and Law Bhima Yudhistira, pernyataan Jokowi itu bisa menjelaskan tiga hal. Pertama, investor asing memang kurang berminat masuk IKN—bahkan setelah pemerintah menebar berbagai insentif perpajakan hingga perpanjangan HGU.
Kedua, pemerintah mencoba menjawab kritik bahwa IKN sebagai pusat pemerintahan sebaiknya tidak dikuasai investor asing, karena terkait isu keamanan. “Meskipun kecenderungan alasan ini masih sangat lemah,” katanya, dikutip Kamis, 2 November 2023.
Ketiga, kata Bhima, bisa saja oligarki dalam pemerintahan ingin agar IKN didominasi konglomerat yang selama ini mendukung pemerintahan. Apalagi, kata Bhima, proyek-proyek strategis banyak dijadikan transaksional dengan oligarki menjelang pemilu.
“Ini seolah kan terjawab; HGU 190 tahun itu sebenarnya buat siapa? Ya buat oligarki yang punya kepentingan di IKN. Bahkan, konsesi perkebunan dan tambang di sekitar wilayah IKN juga ikut mendapat manfaat,” katanya.
