HKBP Maranatha Cilegon telah berdiri sejak 25 tahun lalu, namun sampai saat ini masih di bawah pelayanan HKBP Resort Serang. Mereka berencana mendirikan rumah ibadah di Cilegon karena tidak semua jemaat bisa tertampun di Gereja HKBP Kota Serang.
Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Maranatha mengklaim telah mendapatkan validasi 112 jemaat dari total 3.903 jiwa, atau 856 kepala keluarga yang tersebar pada delapan Kecamatan di Kota Cilegon.
Selain itu, panitia juga mengklaim sudah mendapatkan dukungan dari 70 warga yang berada di lingkungan Kelurahan Gerem. Mereka juga telah mengajukan permohonan validasi domisili sejak 21 April 2022 kepada Lurah Gerem, Rahmadi. Namun, Lurah Gerem tidak berkenan memberikan validasi atau pengesahan 70 dukungan warga dengan alasan tidak jelas.
Sedangkan menurutu Wali Kota Cilegon Helldy Agustian, pembangunan gereja itu masih belum memenuhi syarat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006. Dengan alasan itulah dia ikut menandatangani penolakan pembangunan gereja tersebut pada 7 September 2022.
Menurut Helldy, ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi, seperti validasi dukungan masyarakat sekitar lokasi gereja, rekomendasi Kantor Kemenag Cilegon, dan rekomendasi FKUB.
Untuk diketahui, hingga saat ini tidak ada satu pun tempat ibadah umat non-Islam berdiri di Cilegon. Data resmi negara tahun 2019 mencatat ada 382 masjid dan 287 musala di Cilegon, namun tidak ada satu pun gereja, pura, maupun wihara yang tercatat. Sementara itu, jumlah warga non-Muslim di Kota Cilegon tidak sedikit, yaitu 6.740 orang warga Kristen, 1.743 warga Katolik, 215 warga Hindu, 215 warga Buddha, dan tujuh warga Konghucu.
Kala itu Wakil Presiden Ma’ruf Amin ikut menegaskan bahwa rumah ibadah yang telah memenuhi syarat pendirian dari lembaga atau instansi terkait dapat berdiri atau dibangun. “Kalau (syarat) sudah terpenuhi harus (berdiri), tapi kalau belum terpenuhi, jangan sampai mengaku ini sudah terpenuhi, ini mengaku belum. Nanti diverifikasi saja, diteliti saja benar tidak, sehingga tidak ada lagi yang menyebabkan konflik karena sudah tidak ada,” kata Wapres Ma’ruf Amin, di sela kunjungan kerjanya di Pontianak, Kalimantan Barat, 22 September 2022.
