Pemerintah Dinilai Pasif dan Belum Maksimal
Siklus bencana hidrometeorologi air telah menjadi langganan di Jawa Tengah (Jateng). Pemerintah dianggap belum memberikan usaha maksimal atau terkesan pasif dalam menangani masalah banjir di provinsi ini.
“Itu (masalah banjir di Jateng) tidak bisa diselesaikan dalam satu kedipan mata. Tata ruangnya harus diurusi betul, dan diurus multisektor, dari daerah hingga pusat,” kata Pengamat kebijakan publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio, dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (20/3).
Agus meminta agar pemerintah serius memetakan masalah banjir di Jateng dan di daerah lain sejak dari akarnya, ketimbang fokus menggenjot pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Sementara itu, Dosen Geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB) Heri Andreas menyebut bahwa akar masalah banjir di Jateng terletak pada infiltrasi dan daya tampung air. Selain itu, kata dia, perubahan iklim dan siklon tropis menambah beban penyebab banjir.
Menurut Heri, negara lain juga ada yang mengalami masalah serupa. Jepang dan Amerika, misalnya. Untuk mengatasi masalah itu, kata Heri, Jepang dan Amerika telah menyiapkan daya tampung sebagai mitigasi peluang terjadinya hujan seribu tahunan atau hujan yang sangat ekstrem.
“Nah, di kita, khususnya di Pantura (Jawa), kita tidak mempersiapkan daya tampung itu,” kata Heri, dikutip Jumat (22/3/2024).
Heri juga menjelaskan bahwa penurunan dataran tanah memperparah banjir di Jateng. Sebab, kata dia, angka kenaikan permukaan air laut itu tak sebanding dengan penurunan muka tanah,
“Penurunan tanah menyebabkan cekungan-cekungan banjir dan menyebabkan tanah menjadi lebih rendah dari laut. Itu yang terjadi di Semarang dan di Demak,” kata dia.
Cekungan tersebut kemudian sulit menyerap air sehingga menyebabkan banjir tidak mudah surut. Ia mengakui kondisi tersebut disebabkan banyaknya warga yang menyedot air tanah.
Pemerintah, menurut Heri, perlu memantau ketat aktivitas penyedotan air tanah itu, kalau perlu menerbitkan larangan. Untuk itu, pemerintah pun harus menyediakan akses air kepada warga melalui cara lain.◼︎
