Satgas PKH menghentikan kegiatan di areal konsesi. RAPP menyatakan akan berkomunikasi dengan otoritas terkait.
Pemerintah mencabut izin pemanfaatan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Riau. Pencabutan itu mencakup areal seluas 338.536 hektare.
Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Barita Simanjuntak mengumumkan pencabutan izin itu di Kuantan Singingi, Riau, Jumat, 20 November 2026.
Menurut Barita, pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November.
“Dengan pencabutan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara,” kata Barita.
Barita mengatakan RAPP tetap berkewajiban memulihkan lingkungan dan memenuhi tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang ditemukan Satgas.
Temuan Satgas di Areal Konsesi
Satgas melaporkan bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare dan kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare di dalam areal konsesi.
Satgas juga melaporkan keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare dan menyoroti perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo.
Pada Agustus, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan mencabut izin perusahaan yang terbukti memerintahkan pembakaran lahan di Riau.
Dalam KTT ASEAN pada 15 November, Prabowo menyatakan pemerintah telah mencabut 17 konsesi perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan.
Tanggapan RAPP
“Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait,” tulis RAPP dalam pernyataan tertanggal Jumat, 20 November.
RAPP menyatakan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada operasional perusahaan menjadi prioritasnya. RAPP menyebut perusahaan dan Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 orang.***





