Akibatnya, orientasi pertumbuhan ekonomi hanya pada modal-modal yang terkonsentrasi, milik sekelompok kecil aristokrat modern, bukan untuk kemaslahatan rakyat. Diakui atau tidak, kebiasaan itu tetap berlangsung hingga kini. Gemuruh reformasi bukanlah solusi untuk mengubah keadaan.
Doktrin “keep the Indonesian pot boiling” telah mengurat-akar di Indonesia. Hampir semua kebijakan yang diambil Pemerintah selalu berdasarkan kepentingan modal, domestik maupun asing, alih-alih demi kemaslahatan rakyat.
Karpet Merah di IKN
Kisah tentang “menjaga kehangatan periuk Indonesia” bagi korporasi tampaknya tetap berlanjut kendati Orde Baru telah runtuh. Reformasi tidak mampu memindahkan “periuk” itu ke dapur rakyat. Bahkan, metode ‘bagi-bagi rezeki’ ala Orde baru dikhawatirkan bakal dipraktikkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya merayu agar investor mau investasi di IKN. Sejak awal pembangunan ibu kota baru ini, Presiden Joko Widodo terus berusaha meyakinkan bakal ada banyak insentif yang siap diberikan pemerintah kepada investor.
“Kurang apa lagi? Lahan, ada Menteri ATR/BPN. Insentif masih ada yang kurang, ada menteri investasi. ‘Pak kurang insentif,’ minta. Tax holiday kurang panjang, misalnya. Tax deduction-nya kurang banyak, silakan disampaikan,” kata Jokowi dalam acara Market Sounding IKN di Ballroom Djakarta Theater, dikutip Rabu (19/10/2022). Pak Jokowi sedang berusaha menggaet investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.
Sejauh itu, menurut Presiden Jokowi, banyak investor sudah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di IKN. Misalnya, RS Hermina, Jakarta Intercultural School (JIS), IKEA, Ciputra Group, dan beberapa investor yang belum bisa disebutkan.
“Karena tadi sudah, JIS sudah, IKEA sudah, Hermina sudah. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Otorita rumah sakit tidak hanya satu, tetapi sudah ada komitmen tujuh,” imbuh Jokowi.
Bekas Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono pernah memaparkan sejumlah insentif yang disiapkan Pemerintah. Misalnya, kata Bambang, tax holiday untuk infrastruktur umum selama 30 tahun untuk investasi Rp50 miliar.
Pada sektor penelitian dan pengembangan (litbang), ada juga insentif berupa tax deduction sebesar 350 persen. “Ini sudah tahap finalisasi, lalu duet saya dengan Pak Dhony (Dhony Rahajoe, Wakil Kepala Otorita IKN) dengan KADIN. Kalau PP keluar, bisa langsung implementable,” kata Bambang.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid juga pernah mengatakan bahwa IKN merupakan masa depan bangsa indonesia, simbol Indonesia Emas. Investasi di IKN, kata Arsjad, diharapkan dapat mendorong percepatan pemerataan di Indonesia, sehingga Indonesia dapat menjadi magnet perekonomian dunia.
