JAKARTA—Menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang bakal berlangsung dua pekan ke depan, Pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengumumkan rencana penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada 18,8 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Total anggarannya adalah Rp 11,25 triliun.
Dana dicairkan Rp200 ribu per bulan per keluarga untuk periode Januari, Februari, Maret. Pencairannya dilakukan sekaligus untuk tiga bulan itu, jadi Rp600 ribu. “Diberikan langsung tiga bulan pada Februari,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, dikutip Selasa (30/1/2024).
Untuk memenuhi kebutuhan bansos teranyar tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal ‘otak atik’ program yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu, dana untuk bansos itu sudah ada di APBN. “Sebagian besar kan (anggaran) sudah ada di APBN. Tapi ini kan memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global,” katanya, di Kantor Kemenko Perekonomian○, Senin (29/1).
Menurutnya, APBN adalah shock absorber untuk semua kondisi di Tanah Air, sehingga fleksibel. Konsepnya, kata Febrio, mana anggaran yang paling urgent, maka akan didahulukan.
“Nah, ini tentunya kita akan carikan, dan itu APBN nya akan tetap bisa fleksibel, dan ini tentunya bagian dari selalu strategi kita untuk mengelola APBN itu fleksibel. Jadi kita memang selalu siapkan seperti beberapa tahun terakhir,” jelasnya.
Menurut Febrio, kondisi serupa pernah terjadi saat pandemi covid-19, di mana saat itu pemerintah merealokasi besar-besaran anggaran untuk berbagai insentif dan bansos.
“Kita selalu gunakan istilah shock absorber. Jadi, kalau misal ada kebutuhan di masyarakat yang disebabkan gejolak yang kita lihat di pasar global, APBN-nya bisa tetap siap,” kata Febrio.
Program BLT baru ini rencananya akan dibagikan bersamaan dengan bansos beras 10 kg yang sudah berjalan sejak tahun lalu.
“Kita selalu, kebutuhan-kebutuhan anggaran yang sudah ada, selalu kita bisa penuhi dan juga kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya membutuhkan intervensi itu APBN tetap siap, karena dari awal memang kita siapkan APBN nya untuk yang tambah-tambahan,” pungkas Febrio.
FOTO: Presiden Jokowi menyerahkan Bantuan Modal Kerja (BMK) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Selasa, 9 Agustus 2022. (Dok. Sekretariat Negara)
