Dalam tradisi NU, pertemuan besar ulama umumnya melibatkan Rais Aam sebagai pemimpin tertinggi Syuriah. Karena itu, ketidakhadiran nama Rais Aam dan Sekjen memunculkan banyak spekulasi.
Residu Konflik Muktamar 2021
Pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farchan, menilai dinamika yang mencuat saat ini merupakan kelanjutan dari sengketa Muktamar 2021. “Saya kira itu konflik lanjutan Muktamar 2021 lalu yang belum tuntas 100%,” kata Yusak, Ahad (23/11). Ia menyebut isu-isu terkait keuangan, tambang, hingga tudingan zionisme hanyalah permukaan dari masalah struktural yang lebih dalam.
Menurut Yusak, tekanan terhadap Gus Yahya menunjukkan menguatnya arus politik internal. Ia menyebut desakan Rapat Harian Syuriah PBNU agar ketua umum mundur bukan keputusan kecil. “Tidak mungkin Rapat Harian Syuriyah PBNU meminta Gus Yahya mundur jika tidak mendapat dukungan besar baik dari dalam maupun luar,” ujarnya.
Kasus Kuota Haji Menambah Tekanan
Di luar persoalan internal, dugaan penyimpangan dana haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga dianggap memperberat posisi Gus Yahya. Yusak menilai PBNU berada pada posisi riskan. “Kalau PBNU di bawah Gus Yahya ikut terseret, marwah NU akan hancur,” kata dia.
Dukungan PWNU Terbelah
Dukungan dari pengurus wilayah pun disebut rapuh. Di Jawa Timur, konflik berkepanjangan sejak pemecatan KH Marzuki Mustamar belum mereda. Jawa Barat dinilai condong pada faksi Kiai Said, sementara Jawa Tengah juga tidak solid. “Posisi Gus Yahya bisa dikatakan sedang terjepit,” ujar Yusak.
Ia menilai PBNU perlu membenahi struktur organisasi agar tidak terus terseret tarik-menarik politik internal. Yusak mendorong penguatan ekonomi kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar NU tidak mudah terintervensi kepentingan luar.
“Kalau kelembagaan kuat, NU bisa mandiri, tidak rawan intervensi politik, dan bisa fokus mengurusi umat,” jelasnya.
Yusak menegaskan penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan di permukaan. Tanpa fondasi organisasi yang kokoh, kata dia, PBNU akan terus menghadapi pertarungan politik yang berisiko menggerus kepercayaan publik.***
