Guru RA/TK menilai aturan insentif Badan Gizi Nasional (BGN) tak adil karena abaikan beban kerja mereka.
Surat Edaran (SE) Nomor 5/2025 yang diterbitkan Badan Gizi Nasional (BGN) menuai kritik tajam dari kalangan guru. Aturan tentang Pemberian Insentif bagi Guru Penanggung Jawab Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dianggap tidak adil dan tidak mempertimbangkan beratnya tugas guru di lapangan.
Surat edaran yang ditandatangani Kepala BGN Dadan Hindayana pada 29 September 2025itu mengatur besaran insentif harian bagi satuan pendidikan penerima MBG berdasarkan jumlah siswa penerima manfaat.
Dalam dokumen halaman 49, besaran insentif ditetapkan sebagai berikut:
- Sekolah dengan 100–750 siswa: Rp50.000 per hari
- Sekolah dengan 751–1.000 siswa: Rp60.000 per hari
- Sekolah dengan 1.001–2.000 siswa: Rp100.000 per hari
- Sekolah dengan 2.001–3.000 siswa: Rp200.000 per hari
Kebijakan ini, menurut BGN, dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi guru pendamping program MBG yang kini menjangkau jutaan anak di seluruh Indonesia.
Namun bagi banyak guru, penghargaan itu justru terasa timpang.
“Guru Bukan Pengelola Dapur”
Ketua Umum Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI), Agus Mukhtar, menilai BGN terlalu menitikberatkan insentif pada jumlah siswa, bukan pada tanggung jawab dan beban kerja guru.
“Banyak MI, SD, MTs, sampai SMA yang jumlah siswanya di bawah 100. BGN seharusnya memperhatikan peran dan fungsi guru, bukan sekadar jumlah penerima MBG,” kata Agus kepada Samudrafakta, Kamis (6/11).
Menurutnya, guru bukan hanya mendampingi proses makan bersama, tetapi juga memastikan siswa mendapatkan makanan bergizi sesuai standar, mendata kehadiran, hingga berkoordinasi dengan penyedia makanan di sekolah.
“Guru seolah dijadikan perpanjangan tangan urusan logistik. Padahal tugas utama kami adalah mendidik dan mengajar, bukan mengelola dapur,” ujarnya.
