Guru RA/TK menilai aturan insentif Badan Gizi Nasional (BGN) tak adil karena abaikan beban kerja mereka.
Surat Edaran (SE) Nomor 5/2025 yang diterbitkan Badan Gizi Nasional (BGN) menuai kritik tajam dari kalangan guru. Aturan tentang Pemberian Insentif bagi Guru Penanggung Jawab Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dianggap tidak adil dan tidak mempertimbangkan beratnya tugas guru di lapangan.
Surat edaran yang ditandatangani Kepala BGN Dadan Hindayana pada 29 September 2025itu mengatur besaran insentif harian bagi satuan pendidikan penerima MBG berdasarkan jumlah siswa penerima manfaat.
Dalam dokumen halaman 49, besaran insentif ditetapkan sebagai berikut:
- Sekolah dengan 100–750 siswa: Rp50.000 per hari
- Sekolah dengan 751–1.000 siswa: Rp60.000 per hari
- Sekolah dengan 1.001–2.000 siswa: Rp100.000 per hari
- Sekolah dengan 2.001–3.000 siswa: Rp200.000 per hari
Kebijakan ini, menurut BGN, dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi guru pendamping program MBG yang kini menjangkau jutaan anak di seluruh Indonesia.
Namun bagi banyak guru, penghargaan itu justru terasa timpang.
“Guru Bukan Pengelola Dapur”
Ketua Umum Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI), Agus Mukhtar, menilai BGN terlalu menitikberatkan insentif pada jumlah siswa, bukan pada tanggung jawab dan beban kerja guru.
“Banyak MI, SD, MTs, sampai SMA yang jumlah siswanya di bawah 100. BGN seharusnya memperhatikan peran dan fungsi guru, bukan sekadar jumlah penerima MBG,” kata Agus kepada Samudrafakta, Kamis (6/11).
Menurutnya, guru bukan hanya mendampingi proses makan bersama, tetapi juga memastikan siswa mendapatkan makanan bergizi sesuai standar, mendata kehadiran, hingga berkoordinasi dengan penyedia makanan di sekolah.
“Guru seolah dijadikan perpanjangan tangan urusan logistik. Padahal tugas utama kami adalah mendidik dan mengajar, bukan mengelola dapur,” ujarnya.
Guru RA/TK Paling Berat Bebannya
Kritik lebih tajam datang dari para guru Raudhatul Athfal (RA) dan Taman Kanak-Kanak (TK). Mereka menilai tugas mereka jauh lebih berat dibanding guru di jenjang SD atau SMP, namun tetap disamaratakan dalam skema insentif.
“Guru RA/TK harus menyuapi anak-anak satu per satu karena tidak semua bisa makan sendiri. Jumlah siswa kami sekitar 60–70 orang, tapi beban kerjanya berlipat,” tegas Agus Mukhtar.
Hal serupa diungkapkan Ibu Napin, guru RA asal Kebumen, Jawa Tengah. Ia merasa aturan insentif itu sama sekali tidak menyentuh realitas lapangan.
“Sepertinya BGN hanya mempertimbangkan keuntungan dapur MBG semata,” ujarnya. “Padahal, tanpa guru yang sabar dan telaten, anak-anak itu mungkin tidak akan makan dengan baik.”
FGSNI dan IGRA Akan Lakukan Protes
FGSNI menyatakan akan berkoordinasi dengan Ikatan Guru Raudlatul Athfal (IGRA) untuk menyampaikan protes resmi kepada BGN. Mereka menuntut revisi SE Nomor 5 Tahun 2025 agar menyesuaikan insentif dengan beban kerja dan tanggung jawab nyata guru.
“Kami akan meminta BGN meninjau ulang sistem insentif yang diskriminatif ini,” ujar Agus.
Para guru berharap pemerintah tidak hanya menghitung angka, tapi juga melihat sisi kemanusiaan di balik program besar seperti MBG — program yang idealnya bukan sekadar memberi makan, tetapi juga menghargai yang memberi kasih sayang saat anak-anak itu makan.***
