JAKARTA—Menyusul beberapa perguruan tinggi lainnya, Sivitas Akademika UI juga mengumumkan pernyataan sikap kebangsaannya. Pernyataan sikap disampaikan Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof. Harkristuti Harkrisnowo bersama sekitar 30 guru besar UI, di Rotunda Rektorat UI, Beji, Depok, Jawa Barat, Jumat siang (2/2), bersamaan dengan momentum Dies Natalis ke-74 Universitas Indonesia.
Civitas akademika UI menyatakan prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Kami resah atas sikap dan tindak laku para pejabat, elite politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, dan membiarkan negara tanpa tata kelola dan digerus korupsi,” ungkap Harkristuti
“Lima tahun terakhir, utamanya menjelang Pemilu 2024, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak,” ujar Hakristuti.
“Negeri kami tampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa,” sambungnya.
Selain itu, kata Harkirstuti, sifat serakah penguasa dengan mengatasnamakan pembangunan sangat tampak, karena yang dilakukan tidak dilandasi naskah akademik berbasis data, sehingga berakibat pada eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang diluar batas kewajaran.
“Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau dan pantai, ada orang-orang, flora dan fauna, dan keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat, bangsa kita,” kata Harkristuti.
Berdasarkan roh kebebasan akademik, Dewan Guru Besar UI menyampaikan empat poin pernyataan sikap untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung jujur, adil, dan bermartabat. Sebagaimana berikut:
Pertama, mereka mengutuk segala bentuk tindakan yang mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kedua, UI menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan.
Ketiga, UI menuntut semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. “Kami mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan. Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon,” kata Harkristuti.
Keempat, UI menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh Indonesia mengawasi dan mengawal ketat pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing.
“Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh Tanah Air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing,” demikian Harkristuti menutup pernyataan sikap Dewan Guru Besar UI.
FOTO: Para Guru Besar Universitas Indonesia ketika menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi Indonesia menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. (Dok. UI)
