Dari aksi massa jutaan orang hingga pengakuan resmi negara-negara besar, dukungan untuk kemerdekaan Palestina kini mencapai puncak sejarah. Pertanyaannya: cukupkah ini mengubah realitas di lapangan?
__________
September 2025 tercatat sebagai momen bersejarah. Portugal dan Prancis resmi mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Pengumuman Prancis bahkan dilakukan langsung di forum PBB—menjadikan pengakuan itu bukan sekadar kebijakan diplomasi, melainkan pernyataan politik global.
Kini lebih dari 150 negara mengakui Palestina. Artinya, mayoritas dunia secara tegas menolak narasi Israel dan sekutunya yang selama ini menahan pengakuan tersebut. Tapi apakah pengakuan ini mampu mengubah situasi di tanah Palestina? Atau sekadar menjadi catatan simbolik?
Jalanan Dunia Bicara Lebih Lantang
Tak hanya di ruang diplomasi, suara rakyat di jalanan justru terdengar lebih menggema. Solidaritas meluber, dari Italia hingga Bangladesh.
Di Italia, mogok umum di 75 kota pada September lalu membuat aktivitas negeri pizza nyaris lumpuh. Semua itu demi satu pesan: hentikan genosida di Gaza.
Di Belanda, ribuan orang turun dalam “Red Line Demonstration” di Den Haag, menuntut Eropa berhenti menutup mata.
Di Asia Selatan, “March for Gaza” di Bangladesh mengumpulkan massa ratusan ribu hingga jutaan orang. Di negara yang bukan pemain besar geopolitik sekalipun, solidaritas rakyat justru lebih lantang dibanding keputusan dingin meja diplomasi.
Politik Global: Dari Dana Darurat hingga Deklarasi
Gelombang solidaritas juga memicu respons politik. Arab Saudi, Spanyol, Inggris, Jepang, dan Prancis membentuk koalisi donor internasional, menyuntik dana darurat ke Otoritas Palestina agar pemerintahan mereka tidak runtuh di bawah blokade dan perang.
Sementara itu, lahir “New York Declaration” yang menegaskan solusi dua negara, gencatan senjata permanen, dan pembebasan sandera. Indah di teks, memang. Tapi di tanah Palestina, realitasnya masih penuh darah dan reruntuhan.
Tak ketinggalan, dua negara dengan posisi geopolitik penting juga menegaskan sikapnya. Indonesia lewat Presiden Prabowo Subianto menyatakan di forum PBB bahwa “pengakuan negara Palestina adalah langkah tepat di sisi sejarah yang benar.”
Indonesia mendesak negara-negara lain segera mengikuti jejak itu, sekaligus menawarkan jaminan keamanan bila Israel kelak mengakui Palestina.
Kolombia, di bawah Presiden Gustavo Petro, melangkah lebih jauh. Bogotá tak hanya mengakui Palestina sebagai negara merdeka, tetapi juga memutus hubungan diplomatik dengan Israel sejak 2024.
Bahkan, Petro baru-baru ini menunjuk duta besar pertama Kolombia untuk Palestina. Di podium PBB, Petro menyebut tindakan Israel sebagai “genosida” dan menyerukan pembentukan pasukan internasional untuk melindungi rakyat Gaza.
Suara dari Palestina Sendiri
Survei terbaru Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR) menunjukkan dukungan terhadap solusi dua negara kembali naik, meski Hamas tetap memegang basis dukungan terbesar.
Ada rasa lelah, ada rasa realistis. Rakyat Palestina mulai sadar bahwa kemenangan militer terasa jauh, sementara jalur diplomasi menawarkan peluang baru. Namun, pertanyaan besar pun lahir: apakah ini jalan kompromi pahit, atau justru kesempatan emas yang akhirnya terbuka?
Dari Simbol Menuju Aksi Nyata
Pengakuan tanpa sanksi hanyalah simbol. Sejarah apartheid Afrika Selatan runtuh bukan sekadar karena pengakuan internasional, melainkan karena sanksi ekonomi, embargo, dan isolasi total.
Apakah dunia berani melakukan hal yang sama terhadap Israel? Atau lagi-lagi kepentingan minyak, senjata, dan geopolitik akan menutup suara nurani?
Narasi Palestina merdeka kini bukan lagi isu lokal Timur Tengah. Ini soal moralitas global.
Diam berarti menyetujui status quo: blokade, pengusiran, dan pembantaian. Tapi bersuara—meski sekecil diskusi, tulisan, atau turun ke jalan—adalah tanda keberanian melawan ketidakadilan besar.***
