Dalam perspektif pemerintahan Soeharto, kemenangan Golkar bukan berarti situasi pasti bakal aman. Pasalnya, sebagaimana diulas oleh Andre Feillard dalam NU vis a vis Negara (1999), di Gedung DPR RI bakal ada banyak partai lain yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan.
Maka dari itulah pemerintah melakukan intervensi kepada partai-partai, termasuk partai Islam yang eksis sejak masa Sukarno dan mewakili kelompok Islam.
Pemerintah campur pemerintah mengatur siapa yang jadi ketua umum partai dalam pemilihan terbuka, di mana pemerintah menempatkan orang-orang kepercayaan mereka untuk menyukseskan langkah fusi partai.
Hasil intervensi itu pun sukses menggabungkan partai-partai Islam menjadi satu wadah bernama Kelompok Persatuan Pembangunan, pada Oktober 1972. Penamaan ini juga diatur oleh Soeharto, yang tak ingin kelompok partai Islam menggunakan nama bernuansa “Islamis.”
Kelompok Persatuan Pembangunan itulah yang kemudian berubah jadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 5 Januari 1973. Selama Orde Baru berkuasa, PPP menjadi pilihan politik para tokoh Islam dan pendukungnya.
Selain PPP, kelompok lain yang terdampak oleh skenario fusi Soeharto adalah golongan partai nasionalis, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) serta Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Mereka bergabung menjadi PDI.
Sejak saat itulah hanya PDI, PPP, dan Golkar yang bisa berebut suara semua Pemilu yang digelar Orde Baru. Namun demikian, sebagaimana sejarah Indonesia mencatat, pada Pemilu periode mana pun, yang menang tetap Golkar. Disusul PPP di peringkat dua dan PDI paling buncit.
Sementara itu, di era Reformasi, suara PPP juga terus kembang-kempis seiring lahirnya partai-partai baru yang disokong oleh kekuatan politik dan logistik yang lebih kuat—termasuk partai-partai baru berhaluan Islam. Pada masa-masa ini suara PPP terus turun, dari 11,33 juta pada pemilu 1999 atau 10,71 persen menjadi 6,32 juta pada pemilu 2019 atau 4,52 persen.
Banyaknya partai baru, yang diikuti pergeseran ideologi partai Islam serta tren elektoral, membuat suara PPP terus merosot. Puncaknya kemerosotan itu pun terjadi pada Pemilu 2024 ini. PPP gagal lolos ke parlemen untuk pertama kalinya sepanjang sejarah keikutsertaan Pemilu, karena suaranya di bawah ketentuan ambang batas 4 persen.
Partai Kakbah hanya mampu mendapatkan dukungan 3,8 persen suara—kendati sudah berupaya memanfaatkan popularitas Sandiaga Uno untuk meraup suara.(Pram SF/CNBC)◼︎
