Empat bulan kemudian, tepatnya 29 Mei 2024, harga bawang merah di sejumlah pasar di Sumenep meroket tinggi, menyentuh angka Rp50.000 per kilogram.
Penghargaan sebagai Bupati yang mampu mengubah lahan mandul menjadi produktif penghasil bawang merah seakan-akan menjadi antitesis dari fakta yang berlangsung. Pasalnya, pada April 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa secara nasional komoditas bawang merah menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar pada April 2024, sekitar 0,14 persen.
Problem nasional tersebut semestinya bisa dijadikan momentum oleh Bupati Semenep untuk menunjukkan keberhasilan program ketahanan pangan, sehingga mampu mengatasi problem nasional. Namun, alih-alih berkontribusi dalam mengatasi inflasi nasional, pemerintah Sumenep—yang konon mendapat penghargaan ketahanan pangan—menyampaikan sebuah alibi.
Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan ‘menyalahkan’ beberapa daerah di Sumenep, yang menjadi sentra penghasil bawang merah, karena belum masuk masa panen raya.
Walhasil, banyak pihak menilai jika kepemimpinan PDIP di Sumenep selama 4 tahun terakhir belum mencerminkan mimpi indah yang dulu pernah dijanjikannya pada masa kampanye.
Samudra Fakta melihat satu pola dasar dalam konteks ini, yaitu apabila lahan belum panen, harga komoditas meroket naik sehingga harga jual menjadi mahal. Sebaliknya, ketika lahan telah panen dan jumlah stok komoditas berlimpah, harga jatuh anjlok.
Politik ekonomi seperti yang terjadi di Sumenep sebenarnya bisa dipahami secara sederhana, yaitu sebagai ciri khas logika kapitalisme yang hanya mengejar akumulasi kapital. Para kapitalis komersil masuk ke dalam pasar untuk membeli komoditas dengan harga seminimal mungkin, kemudian kembali lagi ke pasar untuk menjual komoditas dengan harga semahal mungkin.
Surplus nilai semacam ini adalah tujuan utama para kapitalis, dan di sinilah politik ekonomi itu bermain-main. Korbannya tetap satu pihak, yaitu rakyat.
Problem ekonomi, khususnya masalah komoditas bawang merah, hanya contoh kecil dari kegagalan kepemimpinan PDIP di Sumenep. Terlalu banyak indikasi kegagalan kepemimpinan di bidang yang lain. Misalnya, pada 17 Mei 2024, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU) menilai Bupati Sumenep Achmad Fauzi tidak layak maju lagi pada kontestasi Pilkada 2024.
