SURABAYA | SAMUDRA FAKTA – Kota Surabaya telah menjadi tempat primadona untuk mengadu nasib warga dari luar daerah—terutama daerah di Jawa Timur. Tak sedikit di antara mereka yang datang hanya sekadar mencari kerja. Ada juga yang sampai pindah Kartu Keluarga (KK) Surabaya, hanya karena ingin mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, bahwa semakin banyak warga pendatang dari luar daerah yang ingin pindah KK Surabaya. Tak sedikit di antaranya pindah KK Surabaya karena ingin minta bantuan atau sekolah gratis.
“Kalau saya harus memberikan pengobatan gratis, memberikan sekolah gratis untuk orang yang masuk KTP Surabaya belum setahun, bagaimana nasib warga Surabaya yang puluhan tahun lahir di sini, hidup di sini, menderita? Masa saya harus mendahulukan orang lain dulu,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, dikutip Rabu, 26 Juli 2023.
Karena itu, Wali Kota Eri menyatakan bahwa Pemkot Surabaya memiliki skala prioritas dalam memberikan intervensi bantuan kepada warganya. Intervensi itu akan diprioritaskan dahulu bagi warga asli atau yang sudah lama menjadi penduduk Surabaya.
“Surabaya ini primadona. Tetapi saya akan mempertahankan Surabaya agar tidak semuanya pindah Surabaya untuk mendapatkan fasilitas dari Pemkot Surabaya. Apapun yang diberitakan, silahkan, tapi saya berdiri untuk orang Surabaya.Saya berdiri untuk membahagiakan orang Surabaya dulu, baru orang yang luar Surabaya,” tegasnya.
Cyntya Afrianti (17), merupakan satu di antara potret warga dari luar daerah yang baru menjadi penduduk Kota Surabaya. Remaja kelahiran tahun 2006 ini awalnya diajak orang tuanya untuk mencari kehidupan lebih baik dengan tinggal indekos di Kota Pahlawan.
Wali Kota Eri menyebut, pada Maret 2023, Cyntya sempat diviralkan oleh sebuah komunitas melalui media sosial. Namun, cara memviralkannya dilakukan dengan si anak diminta berjalan merangkak di pinggir jalan raya sembari berjualan peyek yang dikalungkan di leher.
“Surabaya sudah tenang, tiba-tiba ada komunitas yang meminta anak ini untuk berjalan, diberikan kalungan (peyek) itu agar dia diberikan donasi. (Seharusnya) tidak seperti itu,” sebutnya.
Menurutnya, banyak cara lebih etis yang bisa dilakukan komunitas untuk menggalang donasi bantuan. Bukan berarti, memviralkan seseorang itu dengan cara kurang baik seperti diminta untuk berjalan merangkak di pinggir jalan raya.
“Berarti apa? Satu ingin menjelekkan Surabaya yang tenang, atau apa ini? Akhirnya, setelah diviralkan bulan Maret itu, anak ini kasihan, seperti dieksploitasi. Berarti apa? Tidak jelas komunitas ini. Kalau cari donasi tidak seperti itu di Surabaya. Banyak orang kaya yang memberikan bantuan di Surabaya, banyak yayasan, banyak orang baik-baik di Surabaya,” jelasnya.
Selain itu, kata Wali Kota Eri, orang tua Cyntya juga ingin memasukkan putrinya ke SMA Negeri Surabaya. Namun,karena administrasi kependudukan masih luar daerah, Cyntya kemudian dititipkan masuk KK budenya, di alamat Kendangsari Surabaya, pada Agustus tahun 2022.
“Anak ini tidak bisa masuk sekolah negeri. Karena apa? KTP–nya luar Surabaya. Akhirnya masuklah ‘nunut’ (KK) budenya. Kira-kira, kalau ini tahu orang Surabaya ‘nunut’ sebelum setahun masuk ke sekolah negeri bisa diterima, hancur tidak perasaan orang Surabaya? Ya hancur. Saya sebagai Wali Kota Surabaya akan mendahulukan orang Surabaya,” tegas dia.
“Jadi, kalau ada yang kabar (viral) begitu, silahkan. Saya bertanggung jawab terhadap orang Surabaya dulu. Anggaran pemkot saya gunakan untuk orang Surabaya dulu,” tegas Eri.
Bahkan, kata dia, setelah Cyntya masuk KK budenya, orang tuanya, yakni Sumiyati (47), juga ingin mengikuti jejak anaknya. Pada Juni 2023, Sumiyati bersama suami dan adik Cyntya menjadi penduduk Surabaya dengan cara menumpang alamat KK saudara.
“Orang tuanya (suami Sumiyati) sakit, dari pada berobat ke tempat daerah asalnya, akhirnya pakai alamat lain masuk ke (KK) Surabaya. Belum setahun, baru Juni 2023 kemarin, tapi diviralkan (disebut) orang Surabaya,” ungkap Eri.
Eri meminta masyarakat atau media untuk mengecek kebenaran informasi terkait keberadaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Apakah PPKS itu merupakan warga asli Surabaya atau baru menjadi penduduk Kota Pahlawan.
“Sehingga yang viral begitu dilihat, ternyata setelah dicek kan tahu kita, KTP–nya bukan Surabaya dan masuknya (KK Surabaya) masih baru. Jadi jangan dilihat viralnya,” tuturnya.
(Yadi)
