JAKARTA—Indopol Survei disebut gagal melakukan survei elektabilitas pasangan calon (paslon) pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 oleh lembaga survei lain, setelah menyatakan menemukan anomali di lapangan sehingga tidak merilis hasil survei mereka. Namun demikian, Indopol menyatakan bahwa mereka hanya menyampaikan fakta yang mereka temui di lapangan apa adanya.
Pada Rabu (24/1/2024) pekan lalu, Direktur Eksekutif Indopol Survei Ratno Sulistyanto menyatakan tak merilis hasil survei elektabilitas pasangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) yang dilakukan lembaganya pada Januari 2024 ini. Alasannya, menurut dia, selama survei berlangsung, pihaknya menghadapi penolakan dari sejumlah kepala desa dan lurah di wilayah. Penolakan tersebut, menurut Ratno, terutama datang di wilayah Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Indopol menilai penolakan itu sebagai anomali, karena tak pernah terjadi pada beberapa survei sebelumnya. Dari hasil survei yang terekam, menurut Ratno, terdapat fenomena tingginya angka pemilih bimbang atau undecided voters di sejumlah wilayah.
Menanggapi temuian Indopol, peneliti Lembaga Survei Indo Barometer, M Qodari, menilai bahwa persoalan anomali survei yang diklaim oleh Indopol, yang menunjukkan tingginya undecided voters, menggambarkan kegagalan atau ketidakmampuan lembaga survei tersebut dalam melakukan survei.
“Berarti, kalau itu (tingginya undecided voters) dinyatakan oleh lembaga tertentu, itu adalah kegagalan atau ketidakmampuan lembaga tersebut untuk melakukan survei dengan benar,” kata Qodari, di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2024).
Berdasarkan pengalamannya menggelar survei sejak 2003 silam, kata Qodari, dia dan lembaganya selalu menemukan bahwa persentase responden yang menyembunyikan pilihannya saat disurvei sangatlah kecil.
“Sejauh ini, masyarakat di Indonesia tidak punya kendala untuk menyampaikan pilihannya. Justru banyak responden itu senang cerita,” kata Qodari. “Jangankan sekarang, ketika era demokrasi itu sudah lama dinikmati masyarakat Indonesia; waktu dulu kami survei tahun 2003, belum lama lepas dari Orde Baru, masyarakat Indonesia itu terbuka terhadap pilihannya,” lanjutnya.
Menurut Qodari, selama lembaganya melakukan survei, responden yang tidak mau menyatakan pilihannya, atau tidak mau dipetakan sehingga berimbas pada angka “tidak tahu”, “tindak menjawab”, atau “rahasia”, hanya berad di kisaran antara 3 — 5 persen.
Menanggapi penilaian tersebut, Direktur Eksekutif Indopol Survei, Ratno Sulistyanto menyatakan, itu adalah hak masing-masing lembaga survei. “Kami tidak berhak untuk menilai hasil survei lembaga lain. Namun demikian, apa yang kami sampaikan itu sebagaimana temuan kami di lapangan,” kata Ratno, Selasa (30/1/2024).
