Dalam surat edaran, tertera nomor rekening atas nama Rek PBP PPTK Bid PTK. Samudrafakta telah berupaya mencari nomenklatur tersebut ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, namun tidak ditemukan bagian atau nomenklatur dengan nama tersebut.
Samudrafakta pun telah berupaya menghubungi Disdikbudpora Kabupaten Semarang untuk konfirmasi terkait tuduhan intimidasi dan mekanisme pengembalian dana. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari pihak dinas.
Harapan Keadilan
Para guru berharap ada mediator seperti Kasi Penmad Kemenag Kabupaten Semarang atau Kelompok Kerja Madrasah (KKM) untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka juga menuntut keadilan karena ada guru lain yang masih menerima insentif.
“Pemangku jabatan semoga ada kebijakan, karena ada yang dari TK PPG sebelum tahun 2025 sampai sekarang masih juga menerima insentif dan ini juga tidak adil,” pungkas seorang penerima insentif lainnya.***
