JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan ‘hadiah’ izin tambang kepada organisasi masyarakat (ormas) merupakan langkah yang berani. Menurut Gus Yahya, sapaan akrabnya, kebijakan tersebut memperluas akses manfaat terhadap sumber daya alam (SDA). Benarkah?
“Kebijakan ini merupakan langkah berani yang menjadi terobosan penting untuk memperluas pemanfaatan sumber daya-sumber daya alam yang dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat secara lebih langsung,” kata Gus Yahya dalam siaran pers, Senin (3/6/2024).
Gus Yahya kemudian menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi memberikan konsesi tambang ke sejumlah ormas, termasuk PBNU.
Menurut Gus Yahya, PBNU memiliki tanggung jawab untuk menggunakan konsesi tambang itu dengan sebaik-baiknya. Ia mengeklaim PBNU mampu mengelola konsesi tambang yang diberikan negara.
“Nahdlatul Ulama telah siap dengan sumberdaya-sumberdaya manusia yang mumpuni, perangkat organisasional yang lengkap dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut,” ujar Gus Yahya.
Menurut dia, PBNU memiliki jaringan organisasi yang terstruktur dari pusat hingga tingkat daerah berikut layanan masyarakat di berbagai bidang. Jaringan tersebut, kata Gus Yahya, bisa menjadi medium untuk menyalurkan manfaat dari tambang yang diberikan negara.
“Nahdlatul Ulama akan menyiapkan suatu struktur bisnis dan manajemen yang akan menjamin profesionalitas dan akuntabilitas, baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatan hasilnya,” ujar Gus Yahya.
Gus Yahya menyebutkan, PBNU memiliki jaringan organisasi yang terstruktur dari pusat hingga desa serta berbagai lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat di berbagai bidang hingga tingkat akar rumput.
Menurut dia, jaringan tersebut bakal menjadi saluran efektif untuk mendistribusikan manfaat dari konsesi tambang yang diberikan pemerintah. Selain itu, PBNU juga akan menyiapkan struktur bisnis dan manajemen yang akan mengelola konsesi tambang.
“Nahdlatul Ulama akan menyiapkan suatu struktur bisnis dan manajemen yang akan menjamin profesionalitas dan akuntabilitas, baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatan hasilnya,” kata pria yang pernah menjadi juru bicara kepresdinan di era Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 2000 silam.
Gus Yahya berjanji, PBNU akan bertanggung jawab atas konsesi tambang yang diberikan pemerintah dan akan memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh. Ia berharap dengan rasa tanggung jawab itu tujuan dari kebijakan afirmasi di sektor tambang akan tercapai.
