Pansus Haji DPR telah melayangkan undangan kepada Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus, dan Kepala Subdirektorat Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu (SIHDU), namun mereka tidak hadir.
Mahkamah Konstitusi mewajibkan anggaran MBG dipisahkan dari alokasi pendidikan paling lambat pada APBN 2028. APBN 2027 menjadi masa transisi dengan syarat dana utama pendidikan tidak berkurang.
Kategori: Perlu Tahu
Kepala BPKH Akui Pembagian Kuota Haji 2024 Tidak Sesuai dengan Kesepakatan antara DPR RI dan Pemerintah
Dari hasil pembagian kuota tersebut, BPKH harus mengeluarkan nilai manfaat untuk pembayaran pelaksanaan ibadah haji 2024 sebesar Rp8,2 triliun.
Pansus Haji Temukan Dugaan ‘Permainan’ Kemenag dengan Travel, Menag Pertanyakan Keberadaan LPSK
“Saya kira harus ditelusuri dulu, siapa yang minta perlindungan terhadap saksi? Intimidasi itu dilakukan oleh siapa?” ujar Yaqut kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (2/9/2024).
Saksi dan Anggota Pansus Haji 2024 Mengaku Mendapat Tekanan dan Intimidasi
Oleh karena itu, agenda untuk meminta keterangan dari 12 travel penyelenggara haji Senin (2/9/2024) ini diadakan secara tertutup.
Pansus Temukan Indikasi Kuota Tambahan Digunakan untuk ‘Percepatan Haji’ di Luar Prosedur
Menurut temuan Pansus Haji, ada selusin travel yang diduga memberangkatkan duluan calon jemaah yang mendaftar belakangan.
Irjen Kemenag Mengaku Tak Dilibatkan dalam Keputusan Pembagian Kuota Haji 2024
Inspektur Jenderal Kementerian Agama Faisal Ali Hasyim, pemimpin tertinggi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, mengaku tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait penambahan kuota haji tahun 2024.
Tim Ahli Cagar Budaya Jombang Siap Adu Data dengan Surabaya Terkait Kelahiran Bung Karno di Ploso
“Kami siap untuk ‘focus group discusion’ dengan data dari Surabaya,” ujar Arif Yulianto, anggota Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Jombang.
Anggota Pansus Haji Sebut Pembagian Kuota Tambahan Kecewakan Jemaah dan Jokowi
Menurut anggota Pansus Haji Wisnu Wijaya, pembagian kuota tambahan haji yang diatur Kementerian Agama tak hanya mengecewakan DPR dan jemaah haji reguler, tetapi juga Presiden Joko Widodo.
Ditunjuk Sebagai Ketua Pansus Haji DPR RI, Nusron Wahid Janji Fokus dan Transparan
Nusron menegaskan jika Pansus Haji akan fokus mendalami tiga hal. Salah satunya dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dalam alokasi kuota haji tambahan.
Titik Nol 1902: Mengapa Awal dari Sebuah Perjalanan Sejarah Itu Penting?
Titik awal sebuah perjalanan—termasuk perjalanan sejarah—adalah penentu arah perkembangan selanjutnya.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.