Zulkifli Hasan membantah tudingan bahwa kebijakan masa jabatannya sebagai Menhut menyebabkan banjir dan longsor di Sumatera. Ia menjelaskan konteks pembukaan lahan, polemik Tesso Nilo, hingga tekanan regulasi global.
BGN menyebut kendaraan distribusi MBG wajib disediakan mitra. Asosiasi mitra daerah 3T meminta kejelasan biaya dan kajian atas plafon operasional Rp3.000.
Kategori: Perlu Tahu
Ikamapk Indonesia Galang Donasi untuk Korban Banjir dan Longsor Sumatera
Ikamapk Indonesia menggalang donasi bagi korban banjir bandang dan longsor di Sumatera, mengajak seluruh alumni MAPK untuk berpartisipasi melalui rekening resmi demi membantu pemulihan para penyintas.
Kenapa Pemerintah Tidak Menetapkan Banjir Bandang Sumatera sebagai Bencana Nasional?
Pemerintah belum menetapkan banjir bandang Sumatera sebagai bencana nasional karena fungsi pemerintahan daerah dinilai masih berjalan, meski mobilisasi penanganan berlangsung secara nasional.
Korban Tembus 744 Jiwa di Banjir Bandang Sumatera, 551 Warga Masih Hilang
Data BNPB mencatat 744 tewas dan 551 hilang akibat banjir Sumatera. Pemerintah membuka akses darurat, memperbaiki jembatan, dan memastikan distribusi bantuan berjalan cepat.
Delapan Perusahaan Diduga Perparah Banjir Sumut, KLHK Layangkan Panggilan Resmi
KLHK memanggil delapan perusahaan yang diduga memperparah banjir Sumut. Menteri LH Hanif Faisol mengungkap temuan citra satelit dan mengakui adanya kelemahan deteksi bencana.
Anhar Gonggong Serukan Hukuman Mati bagi Pelaku Perusakan Hutan Sumatera
Anhar Gonggong menyerukan hukuman mati bagi pelaku perusakan hutan pemicu banjir Sumbagut. KemenLHK mengungkap pola kejahatan kehutanan yang memperparah kerusakan hutan di Sumatera.
KPK Targetkan Hitung Kerugian Negara Kasus Kuota Haji Rampung Desember, Penetapan Tersangka Menyusul?
KPK menargetkan audit kerugian negara kasus korupsi kuota haji rampung Desember 2025. Penetapan tersangka menunggu hasil BPK, sementara penyidik mengumpulkan data di Arab Saudi dan menyita sejumlah aset terkait penyidikan.
Warganet ‘Gugat’ Zulhas soal Izin Hutan yang Dikaitkan dengan Banjir Sumatera
Kebijakan kehutanan era Zulkifli Hasan kembali dipersoalkan publik setelah banjir besar melanda Sumatera.
Prabowo Tegaskan Pemerintah Harus Siaga Hadapi Dampak Perubahan Iklim
Prabowo menegaskan perubahan iklim nyata dan meminta pemerintah serta masyarakat menjaga lingkungan untuk mencegah bencana.
Pengakuan Mengejutkan Kepala BNPB Soal Banjir Sumatera Picu Tuntutan Status Bencana Nasional
BNPB mengaku kaget melihat skala banjir Sumatera. MUI, organisasi sipil, dan aktivis lingkungan mendesak Presiden Prabowo menetapkan status Bencana Nasional karena pemerintah daerah dinilai kewalahan.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.