Wacana pelibatan unsur TNI sebagai petugas haji semata-mata untuk meningkatkan pelayanan ibadah haji, yang selama ini dinilai belum optimal.
Otoritas Jasa Keuangan menahan dana korban kejahatan finansial ratusan miliar rupiah. Sayangnya, rasio pengembalian uang kepada pelapor melalui sistem perbankan masih berjalan lambat.
Headline
Kategori: Layanan Publik dan Pemerintahan
Berbagai Jenis Bansos Cair November Ini, Apa Saja?
Seluruh bantuan akan disalurkan sesuai jadwal dan tahapan masing-masing. Nominal bantuan yang diterima setiap KPM berbeda, tergantung komponen yang ada pada penerima.
BPOM Tarik Peredaran Jajanan ‘Latiao’ Asal China karena Sebabkan Keracunan
BPOM juga mengeluarkan perintah kepada importir untuk melakukan penarikan dan pemusnahan produk ini, serta melaporkan pelaksanaannya.
Sertifikat Halal Sudah Wajib, tetapi Babi Masih Bisa Dijual
Dalam aturan, produk non-halal masuk kategori “dikecualikan”, sehingga masih boleh dijual di tengah masyarakat
Makanan Bergizi Gratis Dikirimkan ke Daerah Terpencil dalam Kemasan Vakum
Metode lain dalam pelayanan makan bergizi gratis lainnya adalah membangun ‘central kitchen’.
Presiden Fokus Swasembada Pangan, Pembangunan IKN Tak Bisa Secepat Periode Lalu
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, hingga saat ini Kementerian PU telah membangun puluhan bendungan di seluruh Indonesia, sebagai bentuk dukungan terhadap tercapainya swasembada pangan.
Komisi VIII DPR RI Wanti-Wanti Menag Nasaruddin Umar Terkait Penyelenggaraan Haji 2025, Jangan Buruk Seperti Tahun 2024
Anggora DPR berpesan kepada mereka agar penyelenggaraan haji tahun 2025 jangan sampai seperti tahun 2024–yang dinilai banyak masalah hingga DPR periode sebelumnya membentuk panitia khusus atau pansus.
Wamenkeu Bilang Presiden Bakal Larang Menteri Pakai Mobil Impor, Kemenkeu: Hanya Buat Contoh Saja
Menurut pihak Kemenkeu, apa yang disebut Anggito hanya semangat untuk memperkuat industri dalam negeri, bukan perencanaan valid.
Muncul Wacana Presiden Prabowo Larang Menteri dan Eselon I Pakai Mobil Impor
Peraturan tersebut dibuat karena Presiden Prabowo mendorong kemandirian industri nasional di bidang otomotif.
Sama seperti Badan Haji dan Umrah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga Terbentur UU
Bila Presiden ingin menempatkan BPJPH langsung di bawahnya, perlu ada perubahan UU Cipta Kerja—khususnya mengenai kedudukan BPJPH.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.