Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki) juga pernah mendesak agar KPK melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam pengalihan kuota haji tahun 2024 itu.
MAKI mengungkapkan perkiraan adanya operasi tangkap tangan lanjutan terhadap tiga kepala daerah di Jawa Tengah pada 2026. Praktik rasuah ini didominasi modus suap proyek dan jual beli jabatan di tengah kritik atas langkah tebang pilih.
Kategori: Hukum
Kontroversial! Profil Majelis Hakim yang Bebaskan Ronald Tannur dari Dakwaan Pembunuhan dan Penganiayaan
SURABAYA — Gregorius Ronald Tannur (31), anak dari mantan anggota DPR RI, dinyatakan bebas dari — baca selengkapnya
Bareskrim Polri Bakal Panggil Benny Rhamdani Terkait Pengendali Judol Berinisial T
Pernyataan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, tentang sosok inisial T yang menjadi pengendali judol di Indonesia membuatnya bakal dipanggil oleh Bareskrim Polri.
Buntut Izin Tambang Untuk Ormas, UU Minerba Digugat ke MK
Buntut dari kebijakan izin tambang untuk Ormas, Undang-undang (UU) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
KPK Cegah Staf dan Pengacara Hasto Kristiyanto ke Luar Negeri Terkait Kasus Harun Masiku
JAKARTA—Staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, dicegah bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan — baca selengkapnya
Jaringan Narkoba Internasional Fredy Pratama Terbongkar, Dua Tersangka Ditangkap di Kalimantan Selatan
SURABAYA — Direktorat Reserse Narkoba (Ditreskoba) Polda Jawa Timur berhasil membongkar jaringan narkoba internasional yang — baca selengkapnya
Kejaksaan Obok-obok PT INKA Madiun, Ada Kasus Apa?
MADIUN – Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menggeledah kantor PT Industri Kereta — baca selengkapnya
KPK Buka Peluang Usut TPPU dalam Kasus Korupsi Dana Hibah di Jawa Timur
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap para tersangka kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur 2019-2022.
30 Saksi Diperiksa KPK dalam Kasus Dana Hibah Jatim, Enam di Antaranya Anggota DPRD
JAKARTA—Selama 15 – 18 Juli 2024 ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah memeriksa lagi — baca selengkapnya
KPK Cegah Empat Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Dugaan Korupsi di Semarang, Salah Satunya Wali Kota Mbak Ita
SEMARANG—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencegah empat orang ke luar negeri, terkait penggeledahan kantor dan — baca selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.