Gelombang PHK dan polemik penonaktifan 11 jutaPBI BPJS jadi alarm gejolak sosial. APBN 2026 diuji dalam menjaga JKN sebagai peredam krisis dan ketahanan sosial.
Menlu Sugiono menyebut Dubes RI “ditolak” masuk pemakaman Khamenei akibat protokol mendadak. Tapi versi lain menyebut Iran sudah kesal duluan — RI baru mengirim Menlu setelah dikritik publik.
Headline
Kategori: Analisis dan Opini
Juda Agung di Kemenkeu, Ujian Nyata Sinkronisasi Fiskal dan Moneter
Penunjukan Juda Agung sebagai Wamenkeu dinilai strategis untuk memperkuat koordinasi fiskal dan moneter demi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Paradoks Guru Ngaji: Dipuja Ikhlas di Mimbar, Melarat di Realita
Esai kritis mengenai paradoks kesejahteraan guru agama di Indonesia. Benarkah nilai keikhlasan sengaja digunakan sebagai dalil untuk menormalisasi kemiskinan dan menutupi kegagalan kebijakan negara dalam melindungi guru honorer dan swasta?
Menerjemahkan Arahan Presiden Prabowo
Arahan Presiden seharusnya diterjemahkan sebagai kebijakan berbasis sistem, bukan selera. Editorial tentang spanduk, sampah, dan logika negara.
Eyang Meri dan Etika yang Terlupakan
Meriyati Roeslani Hoegeng, istri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, meninggal dunia pada usia 100 tahun.
Maaf Tak Cukup, Pejabat Publik Butuh Evaluasi hingga Rotasi Jabatan
Opini ini menyoroti krisis etika komunikasi pejabat publik yang kerap melukai rakyat. Permintaan maaf dinilai tak cukup, perlu evaluasi institusional hingga opsi rotasi jabatan demi pulihkan kepercayaan publik dan wibawa negara.
Apakah Negara Hadir untuk Semua Pesantren?
Pengakuan negara terhadap pesantren melalui UU Pesantren dan Ditjen Pesantren membawa harapan baru. Namun, tantangan keadilan, netralitas pelayanan, dan pendampingan pesantren kecil menjadi ujian sesungguhnya kehadiran negara.
Di Tepi Gerbong yang Retak
Kasus hukum seorang Gus mengguncang batin santri, membuka krisis loyalitas, moral pesantren, dan relasi agama dengan kekuasaan.
Ekologi Media Indonesia: Mengapa Konflik Lebih Laku daripada Solusi?
Editorial berbasis data resmi APJII, BPS, dan Dewan Pers tentang ekologi media Indonesia yang secara struktural membuat konten konflik lebih viral dibanding narasi solutif.
Tentang Formula yang Bernama “Muktamar”
Esai ini membedah krisis PBNU, tarik-menarik legitimasi Muktamar, serta pentingnya kembali pada komando Syuriyah demi menjaga jiwa dan tradisi Nahdlatul Ulama.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.









