Prabowo Subianto Abu-Abu
Meskipun pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (2004-2009), tampaknya belum ada pernyataan apa pun dari Prabowo Subianto tentang petani tembakau—apalagi tentang aturan termbakau. Akan tetapi, dalam berbagai kesempatan, Prabowo memunculkan kesan bahwa dia adalah sosok yang tidak terlalu senang dengan rokok.
Namun demikian, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo – Gibran Rakabuming, Viva Yoga Mauladi,pernah mengeluarkan pernyataan yang menyiratkan keberpihakan terhadap petani tembakau.
Kata dia, tembakau bukan hanya merupakan persoalan kesehatan, melainkan juga soal hak hidup petani sebagai warga negara, ekonomi rakyat kecil, juga persoalan sosial dan industri.
“Jadi, dari tembakau saja itu mempunyai spektrum yang lebih luas dari sekadar kesehatan,” terangnya.
Viva Yoga juga mengeklaim bahwa posisi Prabowo dan Gibran adalah pro-petani tembakau. Bukan hanya petani tembakau, Prabowo dan Gibran juga membela petani varietas lain serta nelayan Indonesia.
Ganjar Pranowo Sebut RPP Kesehatan Zalim Jika Diterapkan
Dari tiga pasangan capres-cawapres, sepertinya hanya Ganjar Pranowo yang tercatat pernah terang-terangan menyuarakan nasib IHT. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut bahkan menyatakan siap menurunkan cukai rokok.
Dia juga mempersoalkan rencana ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) –yaitu regulasi yang diterbitkan oleh PBB melalui WHO untuk mengontrol tembakau di dunia—yang tak kunjung usai.
“Maka, kalau kemudian kenaikan (cukai produk hasil tembakau) kemarin itu menjadi perdebatan, ya sekarang petani tembakau saja sudah kasian,” kata Ganjar, di Menara Bank Mega, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu, 8November 2023.
Ganjar berharap kebijakan pemerintah di masa depan, khususnya terkait tembakau, bisa lebih adil. Sebab, menurut dia, selama ini nasib petani diombang-ambing akibat kebijakan cukai yang naik tiap tahun. Padahal, kata dia, industri tembakau mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.
“Dan kita musti menempatkan (industri tembakau) dalam posisi yang menguntungkan kita,” ucapnya.
Soal RPP Tembakau, menurut Ganjar, jika diterapkan, maka negara sudah zalim. “Negara terima duit, lalu negara mau menolak tembakau. Kalau mau terima ini, (industri tembakau) jangan di-delete, itu zalim,” katanya.*
