Kejagung menyebut M. Riza Chalid, tersangka korupsi migas Pertamina, kini berstatus stateless setelah paspornya dicabut. Jejaknya berpindah dari Singapura ke Malaysia, tapi pemerintah belum bisa menangkapnya.
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengonfirmasi status kewarganegaraan buronan kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina, Muhammad Riza Chalid, telah dicabut. Pengusaha migas yang dijuluki Gasoline Godfather itu kini resmi berstatus tanpa kewarganegaraan alias stateless.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan pencabutan paspor Riza dilakukan agar keberadaannya di luar negeri bisa lebih mudah dilacak melalui mekanisme Interpol.
Hal yang sama juga diterapkan kepada Jurist Tan, mantan staf khusus eks Mendikbudristek Nadiem Makarim, yang turut menjadi buron dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Mendikbud serta Mendikbudsaintek.
“Sudah kami minta cabut paspornya (Riza Chalid). JT pun sudah kami minta cabut, supaya stateless,” ujar Anang kepada wartawan, Senin (6/10).
Menurut Anang, Kejagung tengah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menuntaskan proses administratif pencabutan kewarganegaraan kedua buronan itu. Meski muncul isu bahwa Riza memiliki lebih dari satu kewarganegaraan, Kejagung menegaskan seluruh akses perjalanan internasionalnya kini diblokir.
“Kami sudah minta Imigrasi untuk mencabut, tinggal menunggu konfirmasi Interpol pusat terkait red notice,” kata Anang.
Dari Singapura ke Malaysia
Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 10 Juli 2025, Riza Chalid seperti menghilang ditelan bumi. Kejagung sempat yakin dia bersembunyi di Singapura. Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar, pernah menyebut sudah berkoordinasi dengan perwakilan kejaksaan di sana.
Namun, Kementerian Luar Negeri Singapura membantah klaim itu. Dalam pernyataannya pada 17 Juli, Singapura menegaskan Riza tidak berada di wilayah mereka. “Catatan imigrasi kami menunjukkan bahwa Muhammad Riza Chalid tidak berada di Singapura,” tulis MFA Singapura di laman resminya.
Setelah itu, Riza disebut terdeteksi di Malaysia. “Sebetulnya kami sudah tahu posisi di mana. Beberapa informasi kita dapat,” ujar Anang (18/7). Namun, hingga kini belum ada kepastian waktu penjemputan atau permintaan ekstradisi resmi dari pemerintah Indonesia.
Jaringan Kasus Besar
Kejagung menetapkan total 18 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023. Dari jumlah itu, sembilan tersangka baru diumumkan pada 10 Juli lalu—enam di antaranya pejabat aktif maupun eks pejabat Pertamina, sisanya pihak swasta termasuk Riza Chalid.
Riza disebut sebagai beneficial owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak, perusahaan yang diduga menjadi simpul dalam praktik korupsi tata kelola migas. Kejagung menilai praktik itu sistemik dan melibatkan jaringan bisnis lintas negara, mirip skandal Petral satu dekade lalu.
“Proses hukum akan kami tuntaskan. Ini kasus besar di sektor energi,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Jakarta (10/7).
Buronan yang Sulit Ditangkap
Sejak ditetapkan sebagai tersangka, sudah tiga kali Riza mangkir dari panggilan penyidik. Pemerintah terlihat kesulitan memburu sosok yang dikenal lihai melobi dan berpindah tempat. Kementerian Hukum dan HAM pun belum menerima permintaan resmi ekstradisi.
“Kalau secara institusional, belum ada permohonan. Baru sebatas pengumuman di media,” kata Dirjen AHU, Widodo, kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Meski kini tanpa paspor dan berstatus stateless, Riza Chalid tetap menjadi teka-teki besar di balik jaringan migas nasional. Ia bukan sekadar pengusaha, tapi simbol kekuasaan ekonomi yang sulit dijerat.
Dan hingga kini, Kejagung masih berusaha menyalakan lampu merah di perbatasan dunia untuk menangkap sang Godfather.***
