JAKARTA—Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, yang juga merupakan alumni Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus (MANPK) Surakarta Angkatan ke-IV, Burhanuddin Muhtadi, dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta, Rabu (29/11). Dalam orasi ilmiahnya, Burhanuddin mengulas dinamika jual-beli suara di Indonesia. Dia mengangkat tema “Votes for Sale: Klientelisme, Defisit Demokrasi, dan Institusi”.
Rektor UIN Syarief Hidayatullah Prof. Asep Saepudin Jahar mengukuhkan Burhanuddin sebagai guru besar bersama enam guru besar bidang sosial humaniora lainnya. Prosesi pengukuhan dihadiri beberapa politisi nasional, seperti Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto, Syarief Hasan, Lestari Moerdijat, beberapa tokoh nasional, serta akademisi UIN Syarif Hidayatullah.
Burhanuddin mengungkapkan dalam orasinya, berdasarkan riset yang dia lakukan, sekitar 33 persen atau 62 juta dari total 187 juta pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 terlibat politik uang. Kondisi tersebut membuat Indonesia menjadi negara dengan tingkat politik uang tertinggi ketiga di dunia, di bawah Uganda dan Benin.
Yang menjadi target politik uang itu, menurut Burhanuddin, adalah pemilih yang menjadi simpatisan kandidat atau partai. Jumlahnya mencapai 15 persen dari total pemilih. Sedangkan 85 persen lainnya adalah massa mengambang (swing voters).
“Mereka (pelaku praktik politik uang) enggan membidik pemilih mengambang karena menganggap (pemilih mengambang mau) menerima uang, tetapi soal memilih tidak bisa diandalkan,” katanya.
Menurut Burhanuddin, strategi beli suara ini hanya memengaruhi 10 persen pemilih. Kendati demikian, kata dia, angka tersebut sudah lebih dari cukup bagi banyak kandidat untuk mencetak kemenangan dalam pemilu.
