Elit PBNU kini bersaing ketat merebutkan lokasi Muktamar demi mengamankan kursi ketua umum dan kendali atas konsesi tambang.
Manuver politik ini sontak menggeser fokus utama organisasi, mengubah forum musyawarah umat menjadi murni arena pertarungan kekuasaan di tingkat atas.
Ambisi Politik Menggusur Wacana Umat
Suhu politik di internal Nahdlatul Ulama (NU) melonjak jelang Muktamar. Alih-alih membahas isu keumatan, Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU baru-baru ini justru menonjolkan manuver faksi-faksi yang bertarung menentukan lokasi Muktamar.
Budayawan sekaligus tokoh NU, Aguk Irawan, menyayangkan hilangnya diskursus akademik dalam forum tersebut. Melalui siniar (podcast) yang tayang di kanal YouTube Pesantren Kreatif Baitul Kilmah, Rabu (24/6/2026). Ia menegaskan bahwa bahasan krusial umat justru tenggelam oleh kericuhan elit.
Aguk menyoroti keputusan sepihak yang tiba-tiba mengetuk palu Lirboyo, Kediri, sebagai tuan rumah pada 1-5 Agustus. “Padahal, komisi organisasi sejatinya baru merekomendasikan lima wilayah untuk disurvei,” ungkapnya.
Peta Faksi dan Nasib Konsesi Tambang
Penentuan lokasi ini sangat krusial karena akan mengunci siapa pemenang kursi Ketua Umum PBNU. Setiap lokasi membawa gerbong politik masing-masing:
- Lirboyo: Basis terkuat petahana (Gus Yahya) lewat jaringan alumni.
- Lombok: Dikendalikan faksi elit pemerintahan (Kemenag) melalui jaringan birokrat.
- Pondok Gede: Mewakili faksi Rais Aam yang berkompromi dengan Istana.
- Cirebon: Arena faksi oposisi yang ingin memecah dominasi petahana.
Tarik-ulur lokasi ini bertaut langsung dengan nasib konsesi tambang NU. Jika faksi petahana di Lirboyo atau faksi Kemenag di Lombok menang, proyek tambang triliunan rupiah ini dipastikan berlanjut. Harapan untuk menolak dan mengembalikan tambang demi kelestarian lingkungan makin menipis di tingkat elit.
Desakan Ahwa dari Akar Rumput
Melihat konflik kepentingan ini, akar rumput Nahdliyin mendesak elit PBNU belajar dari resolusi damai Muktamar Kaliurang 1981 agar tidak merobek keutuhan jam’iyah. Warga NU juga menuntut reformasi aturan pemilihan Ketua Umum. Mereka menyarankan PBNU segera meninggalkan sistem voting yang rawan politik uang, dan kembali menggunakan mekanisme musyawarah kiai (Ahlul Halli wal Aqd/Ahwa) demi menjaga muruah organisasi.***
