Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah mengumumkan sistem bansos berbasis kecerdasan buatan. Aplikasi ini siap menyasar 50 juta warga.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan sistem bantuan sosial berbasis kecerdasan buatan meluncur bulan depan. Sistem ini dirancang untuk menyalurkan bantuan bagi 50 juta warga.
Mengenai penerapan sistem tersebut, target peluncuran skala nasional dijadwalkan pada pekan ketiga Oktober 2026. Pemerintah kini tengah menguji ketahanan infrastruktur guna mengolah jutaan basis data keluarga penerima manfaat.
Terkait sasaran penerima, inovasi Perlinsos Digital menargetkan penyaluran bagi 50 juta warga dari 18 juta keluarga. Inovasi ini menyatukan basis data delapan instansi, mulai dari kepolisian hingga catatan sipil.
Evaluasi Jutaan Kesalahan Sasaran
Menyikapi urgensi digitalisasi, otoritas sebelumnya menemukan jutaan kesalahan sasaran bantuan. Terdapat lebih dari tiga juta warga miskin yang luput dari daftar penerima atau kerap disebut sebagai kesalahan eksklusi.
Sebaliknya, sekitar 2,7 juta kelompok menengah justru menikmati bantuan sosial atau tergolong kesalahan inklusi. Otomatisasi data diharapkan mampu mencoret penerima yang tak layak serta merangkul masyarakat miskin.
Menyangkut mekanisme kerja kecerdasan buatan, sistem akan mengevaluasi konsumsi listrik, aset tanah, hingga kendaraan. Pemohon juga diwajibkan menjalani verifikasi autentikasi biometrik guna mencegah pemalsuan identitas.
Jalur Koreksi Belum Transparan
Meski menjanjikan efisiensi, pemerintah belum membeberkan secara rinci peran kecerdasan buatan dalam penentuan skor. Jalur koreksi bagi warga yang ditolak akibat kegagalan pencocokan biometrik juga belum diumumkan.
Transparansi data menjadi krusial mengingat keputusan sistem memengaruhi akses kelangsungan hidup jutaan warga kurang mampu. Luhut berjanji akan terus menyempurnakan kelemahan teknis sebelum beroperasi penuh.
“Ini sedang kami sempurnakan. Kami ingin memastikan sistemnya kuat sebelum diluncurkan secara nasional,” kata Luhut Binsar Pandjaitan usai rapat koordinasi di Jakarta pada Kamis, 10 September 2026.***
