JAKARTA—Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempersiapkan memperpanjang durasi bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) hingga Juni 2024.
“Bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram per bulan kepada sekitar 22 juta penerima manfaat di Indonesia sendiri akan diterima hingga bulan Juni 2024,” tulis Jokowi dalam akun X miliknya, @jokowi, Senin (29/1/2024).
Jokowi juga diketahui menyatakan bahwa bansos beras akan diteruskan hingga Juni saat menyerahkan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (30/1/2024).
”Ini (bantuan beras) nanti akan diberikan pada Januari, Februari, Maret, setuju mboten? Yang tidak setuju angkat tangan. Setelah Maret akan dilanjutkan lagi April, Mei, Juni, setuju mboten?” kata Jokowi, dikutip dari kompas.tv (30/1/2024).
Jokowi bahkan membuka peluang bantuan ini tak cuma sampai Juni, dan bisa diperpanjang lagi sesuai anggaran negara.
“Nanti setelah Juni saya akan hitung-hitung lagi APBN kita, kalau memungkinkan akan dilanjutkan lagi,” lanjutnya.
“Saya harap produktivitas padi pun dapat ditingkatkan, sehingga berdampak baik pada harga beras dengan suplai beras yang melimpah,” ujar Jokowi.
Meski begitu, Jokowi mengakui Indonesia tengah dilanda kesulitan membeli beras dari negara lain. Sebab, beras dari negara lain dipakai sendiri untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Namun demikian, di sisi lain, kata Jokowi, pemerintah terus mendorong petani untuk menggenjot produktivitas.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kelanjutan bantuan sosial (bansos) beras tersebut seperti dicocokkan dengan skenario Pilpres 2024 dua putaran. Menurutnya, hal itu bisa menimbulkan persepsi pemerintah menggunakan bansos untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon).
Bhima menilai, jika melihat tekanan ekonomi dan masa pemerintahan Jokowi, bansos seharusnya bisa diteruskan hingga bulan Oktober, bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi.
“Ya, ini waktunya sepertinya dicocokkan dengan skenario apabila Pilpres ada dua putaran. Jadi, pemilihan periode bansosnya saja sudah menimbulkan tanda tanya,” kata Bhima, dikutip dari kompas.tv, Selasa (30/1/2024).
Ekonom Celios itu juga menyebut kebijakan bansos beras kontradiktif karena pemerintah terus menggenjot impor pangan, terutama beras. ”Saling kontradiksi antara bansos dan impor. Harusnya impor bisa turunkan harga pangan, sehingga tidak perlu kasih bansos besar-besaran. Jadi, kebijakan pangan beberapa bulan terakhir bisa dibilang belum mampu mengendalikan inflasi pangan,” kata Bhima.
