“Setelah selesai 50.000 km, nanti ada pengecekan semua engine,” kata Eniya pada 21 April 2026.
Aturan baru itu menetapkan standar mutu khusus biodiesel untuk campuran B50. Sejumlah parameter diperketat, antara lain kadar air maksimal 300 ppm, kandungan monogliserida maksimal 0,47 persen massa, serta stabilitas oksidasi minimal 900 menit.
Badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban pencampuran atau penyaluran biodiesel sesuai sasaran minimal B50 dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi itu dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin berusaha.
Menteri ESDM juga akan mengevaluasi pelaksanaan program B50 setiap tiga bulan.
Pasokan Sawit Jadi Perhatian
Penerapan B50 akan meningkatkan kebutuhan minyak sawit mentah atau CPO di dalam negeri. Kajian yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan memperkirakan kebutuhan CPO untuk skema B50 mencapai 17,5 juta hingga 18 juta ton.
Kajian itu juga memproyeksikan ekspor minyak sawit dapat turun 11,40 persen dibandingkan realisasi 2024 karena kebutuhan domestik meningkat. Selain pasokan CPO, pemerintah perlu memperhitungkan kebutuhan metanol, kapasitas produksi, infrastruktur pencampuran, serta distribusi ke wilayah yang jauh dari sentra sawit.
“Kita ingin memastikan pemanfaatan BBN dapat diimplementasikan secara optimal, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan bahan baku, infrastruktur, serta dukungan industri,” kata Eniya dalam sosialisasi kebijakan bahan bakar nabati pada 7 April 2026.***
